21 April 2008
Pemerintah Diminta Tak Jual KS ke Mittal

Jakarta. SENTANA - PEMERINTAH diminta tidak melanjutkan rencana privatisasi BUMN PT Krakatau Steel (KS) melalui penjualan strategis kepada perusahaan baja terbesar di dunia. Arcellor Mittal.

Langkah tersebut untuk mencegah terulangnya kasus penguasaan asing atas sejumlah BUMN strategis di Indonesia seperti Indosat oleh Temasek Singapura dan Semen Gresik oleh Cemex Meksiko, kata Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, di Jakarta, Minggu.

Apabila pemerintah ingin melakukan privatisasi PT KS. Naldy menyarankan, agar memilih metode Pencatatan Saham Perdana (Initial Public Offering/IPO]. Metode ini diyakini aman, selain kemungkinan penguasaan saham PT KS dapat dihindari, gejolak yang akan terjadi di internal PT KS juga dapat dicegah.

Menurut dia, penguasaan asing atas aset BUMN strategis di Indonesia, terbukti tidak hanya merugikan bangsa dan negara, juga menimbulkan gejolak di lingkungan BUMN bersangkutan. Lebih jauh bahkan bisa memicu guncangan bagi perekonomian nasional.

Apalagi investor yang akan menguasai saham PT KS melalui penjualan strategis itu adalah Arcelor-Mittal, yang investasinya di Jawa Timur saja tidak jelas implementasinya. Rekam jejak Lakshmi Mittal (pemilik Arcelor-Mittal) di Surabaya tidak cukup baik. Telah lebih 30 tahun berada di Surabaya tapi tak ada perkembangan signifikan bahkan pabrik pakunya di Surabaya kolaps," ungkap Naldy yang pernah sukses membantu penyelesaian kemelut di PT Semen Padang akibat tuntutan masyarakat Minangkabau atas penguasaan asing (Cemex).

Pendapat Naldy itu menanggapi jaminan Menneg BUMN Sofyan Djalil yang mengatakan, privatisasi KS akan membantu BUMN itu memperbaiki diri.

Sementara Komisaris Utama PT KS, Taufiequrachman Ruki menilai, rencana pemerintah melakukan privatisasi melalui penjualan strategis mengabaikan kemampuan PT KS.

Ia optimis, tanpa rencana privatisasi tersebut, produksi baja KS bisa naik dan 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton pada tahun 2011. Sebaliknya jika penjualan itu terwujud, ia khawatir KS akan menjadi perusahaan baja India dan bukan lagi milik Indonesia.

Sumber : Sentana, Page : 4 

 Dilihat : 3343 kali