19 April 2008
Pemerintah Tetap Ingin Mayoritas di Krakatau Steel

JAKARTA (Ml) Pemerintah menegaskan opsi apa pun yang diambil PT Krakatau Steel (KS), mayoritas kepemilikan saham mutlak menjadi syarat utama. Karena itu, jika Archelor Mittal menjadi mitra strategis, posisinya hanya menjadi pemegang saham minoritas.

"Jika Mittal jadi masuk ke KS, dia hanya bisa pegang 30% sampai 40 % Artinya, kontrol perusahaan tetap harus berada di tangan pemerintah melalui manajemen KS," ungkap Menteri BUMN Sofyan Djalil saat ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Sofyan menyatakan, Kementerian BUMN akan menyerahkan putusan akhir kepada manajemen KS. Namun, pemerintah meminta manajemen KS juga tidak menutup diri dari proposal yang diajukan Mittal jika proposal tersebut memungkinkan dan menguntungkan, bisa saja KS menerimanya.

Meski begitu, Sofyan mengakui

Mittal memiliki reputasi yang kurang bagus terhadap perusahaan yang diakuisisinya. Di sisi lain, Mittal juga merupakan perusahaan terbesar di bisnis baja. Karena itu, Mittal sangat potensial untuk mendukung target pemerintah mencapai produksi baja 12 juta ton per tahun. "Track record buruk Mittal lebih banyak ketika mereka mayoritas, sedangkan di KS mereka hanya minta sebagai minoritas," katanya.

Lebih jauh, Sofyan mengatakan pada Selasa dan Rabu pekan depan pemerintah dan manajemen KS akan mendapat paparan lengkap soal proposal dari pihak Mittal. Dari paparan itu, diharapkan manajemen bisa mendapatkan gambaran jelas soal proposal Mittal. Sehingga, pemerintah bisa mengambil keputusan dengan tepat.

Menurut Sofyan, Mittal menawarkan tiga proposal yakni pembelian saham KS antara 30% dan 40%.Dengan pembelian itu, diharapkan KS bisa meningkatkan produksi hingga lima juta ton per tahun. Selain itu, Mittal mengajak KS untuk joint venture membangun perusahaan baja baru dengan kapasitas enam juta ton por tahun. Sisanya, tawaran joint venture untuk membuat perusahaan di hulu produksi yakni di tambang bijih besi dan produksi butir baja. "Tapi detailnya harus menunggu penuturan mereka minggu depan," katanya.

Bila tawaran penjualan strategis diterima, Sofyan menegaskan, pelaksanaan penawaran saham perdana (IPO) otomatis batal. Hal itu untuk mencegah berkurang-pemilikan saham pemerintah di KS. Meski begitu, dia mengingatkan, penjualan strategis harus bisa menguntungkan KS. Hal itu bisa didapat melalui dokumen ujian (sale and purchase agreement/SPA).

"Misalnya, Mittal harus berkomitmen dalam mendanai investasi dan lainnya. Jika Mittal gagal kita bisa menendangnya. karena itu kita harus dengarkan dulu proposal mereka," tandas Sofyan.

Saat ini Indonesia membutuhkan hampir lima juta ton baja per tahun untuk kebutuhan industri dan lainnya. Namun, KS hanya sanggup memasok 2,5 juta ton per tahun. Padahal, dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan kebutuhan akan meningkat sampai 12 iuta ton (Toh/E-1)

Sumber : Media Indonesia, Page : 0013 

 Dilihat : 3141 kali