17 April 2008
Privatisasi Krakatau SteelTunggu Menneg BUMN - Tawaran Mittal mendapat sambutan positif dari Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas.

Depok | Jurnal Nasional PT Krakatau Steel (KS) menyatakan menunggu keputusan Menneg BUMN dan DPR untuk menentukan proses privatisasi apakah melalui ke mitraan strategis atau penjualan saham (Initial Public Offering/IPO).

Direktur Utama (Dirut) KS,Fazwar Bujang mengatakan, pihaknya hanya memberikan usulan kepada Pemerintah. "Apakah akan menggunakan mekanisme kemitraan strategis atau IPO.Hingga saat ini kami belum memutuskan apa pun," katanya saat ditemui di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Rabu (16/4).

Dia mengungkapkan, semua keputusan ada di Menneg BUMN yang kemudian disetujui DPR. Ketika ditanya apakah lebih menguntungkan melalui kemitraan strategis atau mekanisme IPO dia tidak menjawab rinci,

"Yang jelas keputusan bukan dari KS," ujarnya sambil bergegas masuk ke dalam mobil.

Berdasarkan laporan sebelumnya, CEO Arcelor Mittal,Lakshmi Mittal berencana berinvestasi USS3 miliar di Indonesia. Salah satu opsinya, Mittal menawarkan diri menjadi mitra strategis KS.

Sementara Menneg BUMN,Sofyan Djalil menganggap tawaran Mittal itu menarik. Dia memberi sinyal positif terhadap rencana Mittal menjalin kemitraan strategis dengan KS.

Namun DPR menganggap proses privatisasi lebih menguntungkan melalui mekanisme IPO, bukan menjalin kemitraan strategis. Sebab menjalin kemit raan strategis merupakan langkah awal akuisisi terhadap KS.

Dekan Fakultas Ekonomi UI,Bambang Negoro mengatakan,rencana privatisasi terhadap KS akan berdampak positif bagi KS."Itu bagus, untuk menjadikan KS sebagai perusahaan baja yang berkelas internasional membutuhkan kucuran dana yang tidak sedikit," kata Bambang.

Selain itu, agar dapat melakukan efisiensi, KS membutuhkan dana yang besar. "Jika KS menjalin kemitraan strategisdengan Mittal, perusahaan terse but bisa memperoleh tambahandana," ujarnya.

Jika harus memilih, Bam bang lebih suka pemerintah yang menjadi pemegang saham mayoritas. "Setidaknya Sl persen dari saham KS. Supaya kendali tetap berada di Pemerintah, bukan di tangan perusahaan India tersebut," kata Bambang.

Fauzan Hilalfauzanh@Jurnas.com

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 3 

 Dilihat : 3076 kali