17 April 2008
Kepemilikan Asing Tak Boleh Lebih Dari Lokal

Jakarta, Probisnis RM. Pemerintah lagi-lagi diminta untuk tidak gegabah dalam pelaksanaan privatisasi disejumlah BUMN. Kondisi pasar dan sistem pengawasan harus diperhatikan.Tanpa itu, perusahaan negara akan mengalami kerugian.

Hal ini harus serius diperhatikan. Jangan sampai kasus Indosat kembali terjadi," kata pengamat ekonomi Indef, Fadhil Hasan kepada Probisnis di Jakarta,kemarin.

Peluang BUMN di swastakan,menurutnya itu bisa saja terjadi jika pengawasan tidak dilakukan."Kami berharap pemerintah belajar dari kejadian lalu. Kepemilikan asing tidak boleh lebih dari kepemilikan lokal. Ini yang harus diperhatikan. BUMN harus dilindungi," tandasnya.

Menteri Negara (Menneg)BUMN, Sofyan Djalil, Selasa (15/4) mengatakan, pihaknya akan menunda pelaksanaan privatisasi melalui metode penawaran saham perdana (IPO) sejumlah BUMN hingga berakhirnya semester I2008. IPO ini akan dilaksanakan mulai semester II 2008. "Kita tunda dulu IPO yang baru karena pasar masih lemah sampai berakhirnya semester I 2008," kata Sofyan.

Menurutnya, pada semester II 2008 pasar akan jauh membaik sebagaimana prediksi para analisis di Tanah Air.

Oleh karena itu, pihaknya terus membina komunikasi dengan DPR agar ketika pasar membaik,sejumlah BUMN yang telah disiapkan langsung diproses untuk go public.

Kementerian Negara BUMN telah mempersiapkan 36 BUMN untuk diprivatisasi tahun ini.Diantaranya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd,Krakatau Steel, Industri Sandang,PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan NusantaraIII, PT Perkebunan Nusantara IV,PT Perkebunan-Nusantara VII,dan Sarana Karya, Sumen BatuRaya, Waskita Karya, Sucofindo,Surveyor Indonesia dan KawasanBerikat Nusantara. PIK

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 3864 kali