17 April 2008
Krakatau Steel tak Ingin Lepas Saham Terlalu Banyak ke Asing

JAKARTA - Komisaris Utama PT Krakatau Steel (KS), Taufiqurrahman Ruki, menyatakan pihak KS tidak ingin menjual saham terlalu banyak kepada pihak asing.

"Kalau pun terjadi penjualan, saham yang dijual itu sebaiknya tidak lebih dari 20 persen saja," kata Ruki, kepada Republika Rabu (16/4), di Jakarta. Ruki bahkan menyatakan, sebenarnya jajaran manajemen dan komisaris di KS sudah sepakat untuk melego saham itu dalam bentuk penawaran saham perdana (initial public offering/TPO) ke lantai bursa.

"Perkiraan kami, dana yang kita dapatkan lewat IPO itu saja sudah cukup," ujar Ruki.

Dana hasil melepas saham itu nantinya akan digunakan antara lain untuk meningkatkan kapasitas produksi, dari 2,5 juta ton per tahun saat ini, menjadi 5 juta ton pada 2011.

Sementara di tempat terpisah, Direktur Utama PT KS , Fazwar Bujang, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah dan DPR untuk menentukan apakah proses privatisasi akan menggunakan mekanisme IPO atau kemitraan strategis. Karena itu, hingga saat ini pihak PT KS belum mengambil keputuan apapun.

"Kami belum memutuskan apapun," ujar Fazwar mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya bisa memberikan usulan, sementara yang berhak memutuskan adalah pemerintah melalui Menneg BUMN, Sofyan Djalil, dengan persetujuan DPR.

Fazwar sendiri enggan menerangkan lebih rinci, mana yang lebih menguntungkan, proses privatisasi dengan mekanisme IPO atau kemitraan strategis. "Yang jelas, keputusan itu dari pemerintah, bukan dari KS," kata dia, bergegas masuk ke dalam mobil.

Dekan Fakultas Ekonomi UI, Bambang Negoro, mengatakan, rencana privatisasi PT KS sendiri merupakan hal yang baik. Pasalnya, untuk menjadikan Krakatau Steel menjadi perusahaan baja kelas dunia, tentu diperlukan dana yang banyak.

Selain itu, ujar Bambang, KS juga membutuhkan dana untuk melakukan efisiensi di internal perusahaan. "Jika Krakatau steel menjalin kemitraan strategis dengan Mittal. perusahaan tersebut bisa memperoleh tambahan dana," kata Bambang.

Namun Bambang pun tidak lupa mewanti-wanti. Menurut dia, pemerintah harus menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan itu. "Setidaknya 51 persen saham KS harus dipegang pemerintah. Dengan begitu kendali tetap berada di pihak Indonesia, bukan asing." aevy/c65

Sumber : Republika, Page : 13

 Dilihat : 3864 kali