16 April 2008
60% Saham KS akan dilepas

JAKARTA Kepemilikan saham pemerintah di produsen baja PT Krakatau Steel (KS) akan tergerus hingga menjadi 40% apabila saham di BUMN itu dilego melalui penjualan kepada investor strategis dan penawaran umum perdana maksimal 60% saham.

"Komite Privatisasi memutuskan privatisasi saham KS bisa mencapai 60/o, sehingga porsi kepemilikan pe­merintah akan tergerus menjadi minoritas. Porsi itu bisa lebih rendah lagi jika KS menerbitkan saham baru dalam IPO [initial public offering]," tutur sumber Bbinis kemarin.

Sebelum Komite privatisasi memu­tuskan skema privatisasi strategic sale atau IPO terhadap KS, katanya. Ke­menterian BUMN hanya mengusul­kan satu opsi. yaitu IPO maksimal 30% saham dalam rapat privatisasi.

Dalam IPO itu, ujar sumber itu, KS mengusulkan penerbitan 20 %saham dan selebihnya berupa saham lama milik pemerintah.Hasil dari penjualan saham baru itu akan di­manfaatkan KS untuk membiayai relisasi pabrik baja yang memerlu­kan dana US$200 juta.

Opsi IPO disodorkan terhadap KS karena skema privatisasi melalui bur­sa saham itu lebih jelas, terbuka, dan hampir tidak ada resistensi diban­dingkan dengan sfrategic sale yang selalu memicu resistensi internal dan kontroversi.

Namun, salah satu pejabat peme­rintah, ujarnya, mengusulkan satu opsi lain, yaitu strategic sale sebanyak 30% saham terhadap KS, sehingga Komite Privatisasi akhirnya meng­ajukan strategic sale atau IPO terha­dap KS dalam rapat Panja Privatisasi Komisi XI DPR pekan lalu. Meski belum ada keputusan final, beberapa anggota Panja itu cende­rung mengarahkan agar KS dilego kepada pemodal strategis.

Pada saat hampir bersamaan, Arcelor Mittal, raksasa baja terbesar dunia dengan pendapatan dan laba bersih 2007 mencapai US$105,21 miliar dan laba bersih US$10,36 miliar, berminat membeli 30% saham KS. Meneg BUMN Sofyan A. Djalil, keti­ka dikonfirmasi soal terdilusinya kepemilikan menjadi minoritas, me­ngatakan belum sampai ke sana.

"Belum tentu seperti itu. Saya bilang kepada manajemen KS untuk mende­ngar dahulu proposalnya [Arcelor Mittal] seperti apa. Yang terpenting bisa meningkatkan kapasitas produksi [dari saat ini 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton pada 2011]," tuturnya

Ketika ditanya prioritas IPO untuk KS, dia tidak menjawab secara lang­sung. Sofyan mengatakan pemerin­tah mengajukan skema strategic sale atau IPO ke DPR.

Menurut Sofyan, pemerintah akan melihat dahulu opsi yang terbaik untiik mencapai sasaran. Bahkan, dia menegaskan KS tidak mungkin IPO dalam kon­disi pasar saham seperti saat ini. Beberapa waktu lalu. Sofyan mengatakan IPO KS menjadi prioritas tahun ini dibandingkan de­ngan strategic sale.

OPSI TERBAIK

Anggota Komisi XI DPR Dra­djad Hari Wibowo menolak ka­lau posisi pemerintah menjadi minoritas. "Pangsa pasar KS di atas 50% di Indonesia sehingga Mittal bisa untung besar kalau akuisisi."

Lebih baik, tunimya, Kemen­terian BUMN menggelar IPO dulu sehingga pemerintah bisa menda­patkan capital gain.

"Ini akan menjadi isu politik yang panas kalau privatisasi dipaksakan dengan skema penjualan mayoritas. Kalau IPO saham minoritas kami mendukung, setelah seluruh IPO bisa saja dilakukan .Strategic sale dengan jumlah saham maksimal 49%."

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Azwir Dainy Tara meminta Presiden Yudhoyono mendesak para bawahannya, seperti Menneg BUMN, Menko Perekonomian, Menteri Perin­dustrian, dan Kepala BKPM, segera memutuskan opsi terbaik untuk me­nyelesaikan dispute antara manaje­men dan keinginan Arceior Mittal untuk mengakuisisi perusahaan baja nasional tersebut.

Ekonom Indef (Institute for Deve­lopment of Economics and Finance Indonesia) Fadhil Hasan mengatakan opsi penjualan saham kepada in­vestor strategis akan banyak me­rugikan KS dalamjangka panjang.

"Pasti akan ada penguasaan di tubuh KS oleh perusahaan tersebut sehingga akan mengorbankan ke­pentingan industri nasional meski da­lam jangka pendek terkesan sangat menguntungkan. Hal ini akan menja­di sinyal bahaya yang begitu besar," kata Fadil kepada Bisnis kemarin.

Rachmat Gobel, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan tidak . menyoal tentang opsi apa pun yang akan ditempuh da­lam proses pri­vatisasi .

"Kedua opsi itu [strategic sale kepada Asing ataupun IPO] bisa saja ditempuh, karena keduanya sama-sama ada untung-ruginya, bergan­tung dari mana kami meman­dangnya," ujarnya kemarin.

Menurut dia, aspek paling esensial yang justru harus men­jadi perhatian pemerintah ada­lah tujuan dari privatisasi itu sendiri, yakni menciptakan efi­siensi dan peningkatan produktivitas dan daya saing industri baja nasional untuk mendu­kung pengembangan industri nasional secara keseluruhan.

Dari sisi manajemen, privatisasi juga harus membuat KS lebih profesional, dan mandiri tanpa proteksi atau fasilitas dari pemerintah yang selama ini cenderung merugikan industri lain." Pemerintah, katanya, harus memi­liki tujuan jangka panjang yang jelas dalam program privatisasi KS, yang dikaitkan dengan roadmap (peta jalan) dan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (KPIN) yang telah disusun Depanemen Perindustrian.

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : 1

 

 Dilihat : 4638 kali