16 April 2008
SAHAM NEGARA DI KRAKATAU BISA TERGERUS

JAKARTA - Rencana privatisasi PT Krakatau Steel berpotensi menggerus kepemilikan saham pemerintah hingga 60 persen. Sebab, selain melepas 30 persen saham lewat penawaran saham perdana (IPO), pemerintah menjual 30 persen saham lainnya kepada investor strategis, seperti Arcelor Mittal.

"Akibatnya, saham pemerintah hanya tersisa 40 persen," kata sumber Tempo di pemerintahan kemarin. Sumber itu menyatakan, awalnya Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara hanya menyiapkan opsi IPO 30 persen. Namun, dalam rapat Komite Privatisasi muncul usul opsi strategic sale.

Akhirnya Komite Privatisasi menyetujui opsi strategic sale dan IPO, meski belum ada keputusan, opsi mana yang akan diprioritaskan. Namun, dengan kondisi pasar yang tak menentu seperti sekarang, ada kemungkinan opsi strategic sale didahulukan. "Apalagi Arcelor Mittal sudah menyampaikan minatnya melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu."

Namun, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menolak anggapan bahwa privatisasi Krakatau bakal menggerus kepemilikan saham negara. Tak seperti itulah," kata Sofyan kemarin.

Meski usul penjualan kepada mitra strategis muncul, tampaknya opsi bakal tersandung di manajemen Krakatau Steel. Sejauh ini mereka enggan Krakatau dilepas kepada mitra strategis. Mereka lebih sreg menawarkan saham perdana di pasar modal.

Namun, ketika dimintai tanggapan, Direktur Utama Krakatau Steel Fazwar Bujang enggan menjawab. Ia hanya menegaskan kondisi keuangan Krakatau sudah kuat. Tahun lalu Krakatau untung Rp 360 miliar. Untuk mendapatkan duit USS 200 juta juga tak sulit karena bank berebut menawarkan pinjaman. Apalagi Krakatau akan melakukan IPO, yang bisa menjaring dana lebih dari Rp 1 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi menyebutkan Lakshmi N. Mittal, bos Arcelor Mittal, berminat membeli 30 persen saham PT Krakatau Steel. Minat Mittal disampaikan ketika taipan yang memiliki harta US$ 45 miliar itu bertandang menemui Presiden Yudhoyono.

Menurut Lutfi, setelah privatisasi, Krakatau bersama Mittal bisa membangun perusahaan patungan di Cilegon, Banten. Dengan begitu, Krakatau bisa lebih cepat mendongkrak produksi dari 2,5 juta menjadi 5 juta ton per tahun. Kemampuan penguasa 10 persen pasar baja dunia itu tak perlu diragukan lagi karena produksinya saat ini sudah 117 juta ton per tahun. "Mereka cuma perlu waktu tiga tahun," katanya.

Sebaliknya, jika membangun sendiri pabrik baru, Krakatau membutuhkan waktu lebih dari empat tahun untuk menggenjot produksi. Buktinya, BUMN itu sudah berusia 30 tahun. Tapi produksinya dari dulu segitu-segitu saja," kata Lutfi. Padahal situasinya menghendaki Krakatau bergerak cepat.

Lutfi merujuk pada 2015, saat Indonesia menghadapi pasar bebas di Asia Tenggara. Pada saat itu, produk-produk baja termasuk yang akan dikenai bea masuk nol persen. Jika Krakatau tak segera berbenah mendongkrak produksi, Indonesia cuma akan jadi pasar empuk baja dari negara lain. Tapi, jika sudah siap, Krakatau justru jadi produsen dan pemain utama kawasan," kata mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.

Namun, kalangan teknisi dan pemasaran di Krakatau Steel khawatir kasus-kasus akuisisi kontroversial di negara lain terulang jika taipan baja dunia itu diberi peluang. Ia menyebutkan saat Mittal membeli saham Sibalsa, produsen baja Meksiko pada 1992 senilai US$ 213 juta. Padahal pabrik itu dibangun dengan dana US$ 2,2 miliar. Ironisnya, setelah pabrik-pabrik itu diakuisisi, hampir tak ada reinvestasi.

Pejabat di Krakatau itu khawatir jika Mittal benar-benar mengakuisisi perusahaan negara yang strategis ini. Alasannya, selain dibangun dengan biaya US$ 2,5 miliar pada masa Orde Baru, Krakatau memiliki infrastruktur bagus dan lokasi strategis.

Sumber : Koran Tempo, Page : B1 

 

 Dilihat : 3274 kali