15 April 2008
Menperin & KS bersitegang soal pola privatisasi

Bisnis Indonesia JAKARTA: Perbedaan opsi dalam proses privatisasi PT Krakatau Steel,produsen baja terbesar di Indonesia,semakin meruncing dan memicu polemik berkepanjangan antara pemerintah dan manajemen BUMN tersebut Menperin Fahmi Idris selaku pembina dan penanggung jawab pengembangan industri nasional cenderung menyalahkan komisaris dan jajaran direksi PT KS yang menganggap se­olah-olah opsi penjualan saham kepada inves­tor strategis, yakni Ancelor-Mittal seperti di­lontarkan sejumlah anggota Komisi Xl DPR sudah menjadi keputusan Fmal DPR.

"Saya sangat sayangkan sikap direksi KS yang memberikan reaksi seolah-olah sudah ada keputusan final. Mereka sudah main tu­duh. Jelas saja itu akan menimbulkan emosi dan reaksi para karyawannya. Mestinya dipe­lajari dan dilihat berbagai kemungkinannya," tegas Fahmi kemarin.

Dalam wacana yang berkembang, sebagian anggota Komisi XI DPR mengisyaratkan lebih memilih langkah privatisasi terhadap PT Kra­katau Steel (KS) melalui penjualan 40% saham kepada investor suritegis daripada opsi pena­waran umum perdana (IPO).

Di tengah wacana tersebut, ujar Fahmi, Ko­misaris Utama PT KS Taufiequrachman Ruki justru menyatakan di depan Serikat Karyawan KS (SKKS) akan memperjuangkan agar BUMN baja terbesar di Asean tersebut tidak dijual ke­pada asing. "Seolah-olah sudah ada keputusan final bahwa KS dijual kepada investor strate­gis.'Menurut dia, wacana yang berkembang saat ini sudah berada di luar konteks kewajaran. Sehairusnya komisaris, direksi, dan karyawan perlu duduk bersama membahas masalah ini dengan kepala dingin.

"Saya tidak tahu motivasi [manajemen KS] menuduh DPR, atau ada agenda politik menje­lang Pemilu 2009. Yang jelas itu sudah di luar konteks. Kalau direksinya seperti itu ya...api ketemu api, karena sikap dari serikat pekerja, direksi, dan komisaris semuanya sama," kata­nya.

Secara terpisah, di depan sekitar 700 karyawan KS yang kemarin berunjuk rasa di de­pan Wisma Baja, Taufiequrachman Ruki mene­gaskan bahwa manajemen KS akan memper­juangkan agar KS tidak dijual ke asing.
"Menurut saya nggak akan ada gunanya ka­lau dilepas sampai 40%, tetapi cukup dengan IPO 20% saja,*' tegas Ruki.

Ruki mengaku kendati beberapa anggota Komisi XI DPR mendesak privatisasi KS harus dilakukan melaluistrategic sales, Meneg BUMN menginginkan IPO.

Terlebih lagi, KS saat ini tidak punya utang jangka panjang dan masih memiliki kemampu­an berutang hingga Rp lO triliun, tanpa du­kungan dana APBN, tanpa monopoli, dan tan­pa diproteksi tarif bea masuk,

"Kalau privatisasi ini untuk memperkuat permodalan PT KS, cukup dengan IPO, tapi ka­lau privatisasi ini untuk memperkuat APBN 2008, lain lagi ceritanya. Silakan Pak Fahmi berpiliak ke mana," kata mantan Ketua KPK tersebut.

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : T2 

 Dilihat : 3820 kali