14 April 2008
DPR-KS Tolak Mittal

JAKARTA (SINDO) DPR mendesak pemerintah untuk Iebih cermat terhadap tawaran Arcelor Mittal yang berminat membeli 40% saham PT Krakatau Steel Persero (KS).

Desakan ini merujuk beberapa pengalaman di beberapa negara, terkait privatisasi pabrik baja dengan investor India cenderung berujung kurang baik. "Dengan JICT (Jakarta International Terminal Container) saja, target investasinya jauh dari yang ditetapkan. Kami setuju dilakukan privatisasi KS, tapi pemerintah perlu berhati-hati menyikapi tawaran tersebut," papar anggota Komisi VI DPR Hasto Kristianto kepada SINDO pagi tadi.

Menurut politikus PDIP ini, untuk mengembangkan KS pilihan utama tersebut yakni melakukan penawaran umum perdana (IPO) daripada menyerahkannya kepada investor strategis. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang( UU) No 19/2003 tentang BUMN, privatisasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan. Juga meningkalkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.

Senada dengan Hasto, Komisaris Utama PT Krakatau Steel KS Taufiequrrachman Ruki mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN agar mencermati pola privatisasi KS melalui penjualan 40% saham kepada pengusaha baja India.I' ' " ! Ma-sannya.'
jja,

privatisasi pabrik baja dengan melibatkan pengusaha India,seperti di Rumania,Aljazair,Prancis, Nigeria masih menimbulkan masalah nasional dan telah terjadi denasionalisasi industri baja mereka.

Faktanya, Pemerintah Prancis terpaksa membayar 40 juta euro untuk membeli kembali pabrik baja mereka. Di depan jajaran direksi atau komisaris KS tahun lalu. Presiden Aljazair menceritakan pengalaman dan kondisi buruk pabrik baja mereka saat ini setelah dibeli perusahaan India. Selain itu, di Nigeria dua minggu lalu. Presiden Umaru Yara membatalkan penjualan pabrik baja.

"Jangan kita tergoda karena mereka mengaku kelahiran Pasuruan dan nantinya uang yang mereka pakai membeli akan dipinjam dari bank BUMN kita," ujarnya. Dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan apa dan bagaimana track record serta apa yang telah dan sedang dilakukan pengusaha India dalam mengembangkan industri baja di Surabaya.

"Sebab, setelah 30 tahun mereka di sana, pabrik mereka tidak dikembangkan," ungkapnya. Kondisi serupa juga dialami pabrik paku di Surabaya yang kolaps, bahkan di Bekasi, perusahaan baja yang dikelola pengusaha India, manajernya malah terkena DPO (daftar pencarian orang). Karena itu, investor India memang bukan mau memajukan industri baja, melainkan hanya ingin menguasai pasar untuk kepentingan pabriknya yang berlokasi di India.

Sebagai informasi, selama ini return on equity(ROE) KS sekitar 8%, tapi manajemen KS optimistis tahun ini ROE perseroan bisa mendekati 16%. Alasannya,menurut Ruki, belum ada perusahaan baja didunia yang ROE-nya mencapai 20%. Sementara itu, equity KS positif sebesar Rp5 triliun, dan KS hanya pernah rugi dua kali saja di 2001 dan 2006. Namun, pada 2007, KS sudah untung kembali.

Saldo kas KS saat ini atau per Maret 2008 sebesar Rp11 triliun dengan keuntungan sebesar Rp211 miliar. Bila ditambah dengan anak perusahaan, saldo mereka mencapai sekitar Rp320 miliar. KS menargetkan laba bersih tahun ini sebesar Rp850 miliar.

Sementara itu, investasi pemerintah di KS 34 tahun lalu senilai USD2,5 miliar dengan nilai tukar rupiah Rp450 per dolar AS. Jadi, nilai aset KS saat ini yang sudah terapresiasi sekian puluh kali dengan terdepresiasinya rupiah. Selain itu, kas KS tidak pernah didefault karena gagal bayar utang apalagi moratorium karena perseroan memiliki kesempatan berutang sampai dengan Rp10 triliun. Utang itu dapat digunakan untuk melakukan new investasi ataupun revitalisasi tanpa harus melalui private investment. Pasalnya, dengan kondisi itu sudah dijajaki, bank nasional siap untuk membiayai lompatan produksi KS saat ini sebesar 2,5 juta lon menjadi 5 juta lon pada 2011 mendatang.

"Karena akses dan prospek industri baja PT KS yang sangat positif itulah,saya berpendapat pengusaha asing ingin membeli KS," kata Ruki, (jerna)


 

 

 Dilihat : 2785 kali