14 April 2008
BUMN Harus Miliki Minimal Aset untuk Go Public

JAKAKTA-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hendak menjadi perusahaan publik nonlisted harus memiliki nilai minimal aset. Ketentuan itu akan dicantumkan dalam peraturan pemerintah (PP) tentang BUMN publik nonlisted.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany mengatakan, pihaknya perlu berkoordinasi dengan menneg BUMN guna memutuskan hal tersebut. "BUMN kini mencapai sekitar 150, sehingga perlu dibuat kriteria masing-masing, seperti nilai aset dan modal," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Fuad, menneg BUMN sudcih menyetujui konsep PP yang disusun Bapepam. Ketentuan yang belum disepakati terkait kualifikasi minimal aset yang harus dimiliki BUMN publik non listed. Kriteria itu harus ditentukan oleh pemerintah. "Belum ada target waktu penetapan PP-nya. Karena kami baru membaliasnya," ujar dia.

BUMN publik nonlisted dapat diimliki satu pihak. Hal itu disebabkan BUMN merupakan milik pemerintah yang berarti milik rakyat. Selama ini salah satu syarat menjadi perusahaan publik adalah saham harus dimiliki lebih dari 300 pihak. Namun, lanjut Fuad, Undang-Undang (UU) Pasar Modal memberikan satu pengaturan untuk BUMN nonlisted yang diatur tersendiri lewat PP.

Pemerintah menghendaki agar BUMN menjadi perusahaan publik guna meningkatkan transparansi karena perusahaan publik harus mengikuti semua aturan keterbukaan informasi. Oleh sebab itu, BUMN publik nonlisted akan diberlakukan sama layaknya perusahaan publik.

Perusahaan tetap diwajibkan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik dan memenuhi ketentuan semua aturan pasar modal. Kementerian Negara BUMN saat ini sudah mengajukan PT Pertamina dan PT Krakatau Steel menjadi perusahaan publik nonlisted.

Sumber :  Investor Daily Indonesia, Page : 10 

 

 Dilihat : 3770 kali