14 April 2008
Anggota DPR Desak Penjualan Krakatau Steel

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah menjual PT Krakatau Steel (Persero) melalui skema strategic sales (penjualan strategis). Desakan itu muncul dalam rapat antara Komisi Keuangan dan Krakatau Steel terkait dengan rencana privatisasi pada 27 Maret lalu.

Sumber Tempo di pemerintahan mengungkapkan adanya suatu kepentingan di balik desakan tersebut. "Makanya mereka lebih menginginkan menjual dengan cara strategic sales daripada melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO)," ujar sumber itu.

Adapun seorang pejabat kepada Tempo membisikkan adanya politik tingkat tinggi dalam persoalan penjualan saham tersebut. Menurut dia, ada keinginan dari pihak tertentu untuk menjual Krakatau Steel kepada perusahaan asing. "Dan usahanya dilakukan melalui DPR," tuturnya.

Beberapa perusahaan baja asing telah terangterangan menunjukkan minat mereka terhadap Krakatau Steel. Sebut saja Nanjing & Iron Steel Co. Ltd. dan Bao Steel dari Cina, Nippon Steel dari Jepang, serta Tata Steel, Essar Group, dan Arcelor Mittal dari India. Mittal, produsen baja terbesar di dunia, akhirnya mencoba mendekati Krakatau Steel melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari lalu.

Komisaris Utama Krakatau Steel Taufiequrachman Ruki mengakui adanya desakan dari anggota DPR tersebut. Dia menambahkan, desakan itu hanya disampaikan oleh segelintir anggota DPR. "Tapi orangnya itu-itu saja," ujarnya kepada Tempo, Sabtu lalu. Ruki menolak jika harus menjual Krakatau Steel kepada perusahaan lain. Alasannya, selain perusahaan ini tergolong strategi produsen baja nasional tersebut memiliki keuangan yang cukup sehat. "Jadi tidak pertu ada strategic sales, IPO 20 persen saja sudah cukup," katanya.

Anggota Komisi Keuangan yang juga Ketua Panitia Anggaran DPR. Error Moeis, ketika dimintai konfirmasi menolak memberikan komentar. Alasannya, dia mengaku tak ikut rapat. "Saya tidak mengikutinya karena waktu itu sibuk di Panitia Anggaran.' ujar anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Adapun anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Azis, menolak jika dikatakan DPR mendesak penjualan saham Krakatau Steel. Dia menjelaskan, belum ada keputusan komisi soal penentuan masa depan Krakatau Steel dalam rapat tersebut.

Harry hanya mengkritik sikap pemerintah dan manajemen Krakatau Steel yang cuma memaparkan rencana bisnis dengan skema IPO pada rapat 27 Maret lalu. Padahal, kata dia. DPR ingin skema strategic sales juga dipaparkan dalam rencana bisnis itu. "Kalau IPO, target perolehan dana hanya Rp 2,5 triliun, jauh dari yang dibutuhkan, yaitu Rp 9 triliun," katanya.

Namun, anggota Komisi Keuangan, Dradjad Hari Wibowo, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi proses privatisasi Krakatau Steel. "KPK tolong monitor (rencana) penjualan itu," ujarnya kepada Tempo pekan lalu.

Dia khawatir dalam proses privatisasi itu justru akan menggerus habis aset aset negara yang sangat strategis . "Karena bisa menjadi bancakan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri," ujarnya.

Menurut dia, kekhawatiran tersebut muncul setelah melihat ada kasak-kusuk di kalangan DPR yang sangat rajin mendorong agar pemerintah menjual Krakatau Steel kepada partner strategis. Oknum-oknum anggota DPR itu, kata Dradjad, memiliki peran sebagai calo. "Gerakan-gerakan mereka ini saya bilang jorok. Saya wanti-wanti KPK untuk memonitor oknum-oknum itu karena bisa merusak." katanya.

Staf Khusus Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Alexander Rusli menyatakan pihaknya tak mendukung penjualan Krakatau Steel. Padahal banyak perusahaan yang mengincar Krakatau sejak era Menteri Negara BUMN dijabat Tanri Abeng. "Selain Mittal, bahkan Essar pernah datang sewaktu Kementerian masih di gedung lama (Lapangan Banteng)," katanya.

Alex mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan Krakatau Steel untuk menjadi perusahaan besar adalah pengembangan teknologi dan mengamankan ketersediaan bahan baku. Rencananya, urusan pengembangan teknologi akan digarap sendiri oleh internal Krakatau Steel, sedangkan bahan baku masih tersedia dan akan terus dicari. "Jadi buat apa harus melalui strategic sales," ujarnya.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengaku belum tahu soal desakan DPR tersebut. Dia memastikan opsi pemerintah yang diajukan ke DPR terkait dengan privatisasi Krakatau Steel masih tetap strategic sales atau IPO. 'Pokoknya akan kami cari yang terbaik untuk Krakatau Steel." kata Sofyan kepada Tempo.

Sumber : Koran Tempo, Page : B1 

 

 Dilihat : 2860 kali