31 Maret 2008
Pemerintah Tak Akan Berikan Insentif Fiskal

JAKARTA. Untuk sementara, industri hilir baja harus pasrah menanggung lonjakan harga bahan baku baja. Soalnya, pemerintah belum akan memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk (BM) impor. Pemerintah menilai, sistem tarif industri baja yang berlaku sekarang sudah harmonis.

"Sekarang bea masuk baja, baik produk hulu maupun hilir sudah cukup harmonis. Pendekatan fiskal belum menjadi prioritas saat ini," kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari Bukhari, akhir pekan lalu.

Menurut Ansari, satu-satunya cara yang mungkin untuk keluar dari tekanan harga galian baku adalah mendorong pertumbuhan industri hulu baja. Dengan demikian pasokan baja dari hulu akan memadai. Otomatis kebutuhan bahan baku industri hilir akan tercukupi dengan tingkat harga wajar.

Sebaliknya, para produsen baja hilir terus mendesak pemerintah segera menurunkan tarif BM untuk sejumlah produk hulu mereka menilai kenaikan harga saat ini sangat luar biasa dan sulit mereka pikul.

'Ketua III Gabungan Pabrik Seng Indonesia (Gapsi) Agus Salim mengatakan, industri mutlak memerlukan pembebasan BM impor bahan baku biua untuk menekan dampak kenaikan harga agar tidak mematikan industri hilir penggunanya.Kenaikan harga baja dunia luar biasa. Harga bahan baku berupa baja canai dingin (cold rolled coils) sudah di atas USS 1.000 per ton. Harga yang tinggi itu sudah benar-benar menekan kami. Tiga perusahan kami sudah berhenti berproduksi sementara, sedang satu perusahaan lain sudah bangkrut," kata Agus, mengeluh.

Menurut Agus, pemerintah harus segera membuat kebijakan fiskal, yakni menurunkan BM CRC jadi 5% dari posisi saat ini sebesar 10%. Bila ada penurunan BM industri akan terbantu Hinga CRC saat ini sudah tak bisa dipikul lagi. "Apalagi kami harus bersaing dengan produk impor ilegal yang harganya lebih murah," cetusnya.
Havid Vebrl

Sumber :  harian Kontan

 Dilihat : 3156 kali