26 Maret 2008
'Buah Simalakama' IPO

NERACA Jakarta-Ibarat buah simalakama itulah kiranya analogi yang tepat untuk menyebut rencana penerbitan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini. Satu sisi, dana hasil privatisasi BUMN lewat IPO diharapkan jadi pemasukan untuk menutupi defisit APBN 2008. Di sisi lain, kondisi bursa yang sedang guncang akibat krisis finansial global membuat kondisi harga saham di pasar modal saat ini sedang menurun. Dengan kata lain, kalau privatisasi dipaksakan akan sangat merugikan pemerintah.

Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu, saat ini penurunan harga saham dari seluruh BUMN yang akan diprivatisasi itu mencapai 30 persen. Kenyataan ini, misalnya terlihat dari saham emiten-emiten lain yang go public pada 2008, seperti saham PT Elnusa Tbk (ELSA) mengalami penurunan drastis.

Kinerja saham Elnusa terus melorot sejak listing di Bursa Efek Indonesia^ (BEI) pada 6 Februari 2008. Saat ini, harga saham perusahaan penyedia jasa ekplorasi dan produksi migas itu hanya Rp290 per saham atau merosot sekitar 30 persen dibandingkan dengan harga perdananya Rp400 per saham.

Oleh karena itu, terasa wajar ketika Said Didu berharap IPO BUMN ditunda hingga kondisi pasar lebih baik. Bahkan ia menyebut privatisasi pada saat sekarang merupakan kebijakan yang tidak rasional. "Kami akan meminta DPR untuk mencari sumber pembiayaan lain. Kami juga akan meminta agar daftar BUMN yang akan diprivatisasi tidak mengikat lagi. Artinya, tidak harus terjual tahun ini," ungkap Said, di Jakarta, Senin (24/3).

Namun, anehnya, sehari kemudian pernyataan Said dibantah oleh atasannya sendiri' Menteri Negara BUMN, Sofyan A. Djalil. "Semua persoalan privatisasi kita teruskan, izin DPR juga kita teruskan," tegas Sofyan, di Jakarta, Selasa (25/3).

Lebih jauh Sofyan menyebut meski kondisi pasar saat ini amat fluktuatif, privatisasi BUMN harus tetap jalan sebab hal tersebut dibutuhkan untuk mempercepat program restrukturisasi BUMN. Sofyan juga mengatakan, privatisasi BUMN dilakukan tidak semata untuk menambal setoran APBN, tetapi juga guna memberdayakan BUMN. "Privatisasi akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis," katanya. Walaupun begitu, Sofyan berjanji pihaknya tidak akan melakukan privatisasi asal laku alias obral.

Sekadar untuk diketahui, Per 24 Januari 2008, Komite Privatisasi menunjukkan 34 BUMN yang terpilih untuk masuk dalam daftar privatisasi tahun ini Namun, dalam Rancangan APBN Perubahan 2008, pemerintah mengusulkan ada 36 BUMN yang akan diprivatisasi, di mana sebanyak 13 perusahaan dilakukan lewat mekanisme penjualan ke bursa, yang dibagi dalam tiga kategori, Pertama, privatisasi yang hasilnya 100 persen untuk menyumbang APBN 2008 sebanyak 21 BUMN. Kedua, privatisasi yang hasilnya untuk membantu keuangan BUMN sebanyak 11 perusahaan. Ketiga, hasil privatisasi yang dialokasikan untuk APBN dan pengembangan perusahaan, yakni pada empat BUMN.

BUMN yang diusulkan untuk diprivatisasi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya.

Selain itu Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan .Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya (direncanakan rights issue), Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri (ada saham negara hampir 5 persen).

PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PTB Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Page : 1 

 Dilihat : 3202 kali