26 Maret 2008
Masih Ada Yang Minta Tunda Privatisasi BUMN

Kementerian Negara (Kemenneg BUMN) dan Departemen Keuangan (Depkeu) yakin rencana privatisasi 36 BUMN pada 2008 ini tetap berjalan mulus. Tapi tetap ada suara yang menginginkan penundaan.

"SEMUA persoalan privatisasi kita teruskan, izin DPR juga kita teruskan," kata Menteri Negara (Menneg) BUMN, Sofyan Djalil terkait penundaan rencana privatisasi ini di Jakarta, kemarin.

Kondisi pasar saat ini dikatakannya amat fluktuatif alias naik turun sehingga pelepasan saham ke pasar harus disesuaikan dengan kondisi itu.

Meski setoran privatisasi untuk APBN masih terus dibahas tetapi untuk proses privatisasinya sendiri Sofyan memastikan tetap berjalan. "Privatisasi untuk BUMN itu sendiri tetap, sebab kita perlu itu untuk mempercepat program restrukturisasi BUMN," katanya.

Opsi setoran privatisasi yang sementara dikeluarkan dari APBN, menurutnya semata-mata untuk menghindari kekhawatiran saat saham dilepas, kondisi pasar dalam keadaan yang buruk dan tidak mendukung.

Pada intinya, pihaknya tidak akan melakukan privatisasi asal laku atau obral untuk seluruh BUMN yang termasuk dalam daftar privatisasi 2008. "Kita tidak akan lakukan itu (asal obral, red) sebab privatisasi bagian dari restrukturisasi BUMN," kata Sofyan.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sependapat jika pasar saham dalam situasi yang kurang favourable. "Dipastikan, pemerintah akan merasionalkan targetnya terkait privatisasi BUMN," ujar Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mencabut daftar BUMN yang akan diprivatisasi pada 2008. Pemerintah masih berharap, pelepasan saham perdana BUMN di 2008 bisa menambah jumlah perusahaan masuk bursa.

"Itu untuk mengimbangi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menggelembung karena jumlah dana yang masuk sangat besar, sementara jumlah perusahaan yang masuk bursa sedikit. Sekarang tinggal mencari waktu paling tepat untuk privatisasi," katanya.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI, Andi Rahmat juga menyetujui penundaan rencana privatisasi ini. Hal itu disebabkan karena seluruh mekanisme penjualan saham yang bisa dilakukan sama sekali tidak menguntungkan.

"Contohnya, penjualan saham BNI pada mitra strategis pun tidak jalan. Karena siapa yang akan beli? Sementara hampir seluruh perusahaan keuangan internasional sedang bermasalah akibat krisis ekonomi global ini. Kalau hanya mencari Rp 1,5 triliun, kita bisa mencari sumber pembiayaan lain," ujarnya.

Menurut Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam), Fuad Rahmany terus mengharapkan market dari pasar modal akan membaik dan diharapkan pula IPO indeks semakin wajar. Kemenneg BUMN sendiri telah mempersiapkan 3 BUMN untuk diprivatisasi yang akan diusulkan ke Komite Privatisasi.

Daftar privatisasi BUMN yang sempat diserahkan kepada DPR beberapa waktu lalu merupakan bahan diskusi sehingga masih ada kemungkinan nama-nama BUMN yang akan diusulkan untuk privatisasi akan bertambah atau berkurang.

BUMN yang diusulkan untuk diprivatisasi adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PTB Inti, Rukindo, Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya.

Selain itu Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makasar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, BNI Persero, Adhi Karya (direncanakan rights issue), Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri.

Lalu PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PTB Barata, PTB Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, dan Industri Kapal Indonesia.

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 3304 kali