25 Maret 2008
Privatisasi 44 BUMN Ditunda

JAKARTA-Kementerian BUMN membatalkan rencana privatisasi 44 BUMN hingga waktu yang belum ditentukan. Alasannya, harga saham BUMN sedang turun sehingga privatisasi yang dipaksakan bakal merugikan pemerintah.

"Dalam kondisi pasar modal seperti saat ini, apakah pantas menjual BUMN dengan harga murah hanya untuk menutupi defisit APBN. Secara politis ini sulit dipertanggungjawabkan. Privatisasi sebaiknya dilaksanakan setelah kondisi pasar membaik," ujar Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu kepada pers di Jakarta, Senin (24/3).

Menurut Said Didu, harga saham seluruh BUMN yang akan diprivatisasi saat ini turun hingga 30%. "Jadi, privatisasi saat ini merupakan kebijakan yang tidak rasional," tuturnya.

Kementerian BUMN, kata dia, akan meminta DPR mencari sumber pembiayaan lain di luar privatisasi yang tahun ini ditargetkan Rp 1,5 triliun. "Kami meminta daftar BUMN yang akan diprivatisasi tidak mengikat lagi. Artinya tidak harus terjual tahun ini," tandasnya.

Ketika dikojiformasi ulang Investor Daily, Senin malam, Said Didu menegaskan, program privatisasi BUMN tetap jalan. "Cuma, hasil privatisasi untuk APBN dicarikan dari sumber lain," katanya.

Secara terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu mengungkapkan, sejauh ini pemerintah belum mencabut daftar BUMN yang akan diprivatisasi pada 2008. "Pemerintah masih berharap pelepasan saham perdana BUMN tahun ini bisa menambah jumlah perusahaan yang masuk bursa," paparnya.

DPR Setuju Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat setuju privatisasi BUMN ditunda. "Seluruh mekanisme penjualan saham yang bisa dilakukan dalam proses privatisasi sama sekali tidak menguntungkan," ujarnya.
Dia mencontohkan, penjualan saham BNI kepada mitra strate

gis pun tidak berjalan. "Siapa yang akan beli? Lagi pula, hampir seluruh perusahaan keuangan internasional sedang bermasalah akibat krisis ekonomi global. Kalau hanya mencari Rp 1,5 triliun, kita bisa mencari sumber pembiayaan lain," ucapnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Kementerian Negara BUMN semula menargetkan privatisasi BUMN dilaksanakan mulai triwulan 11-2008 setelah mendapatkan persetujuan DPR paling lambat akhir Maret tahun ini. Pemerintah mengusulkan 34 BUMN diprivatisasi ditambah luncuran (carry over) privatisasi 10 BUMN tahun lalu yang belum tuntas.

Menneg BUMN Sofyan Djalil beberapa waktu lalu mengemukakan, pemerintah akan mendapatkan harga privatisasi saham BUMN lebih optimal bila persetujuan DPR keluar pada triwulan 1-2008. "Privatisasi sangat erat kaitannya dengan waktu. Sebagai contoh, akibat persetujuan privatisasi dari DPR lambat pada 2007, harga rights issue PT Bank Negara Indonesia Tbk tidak optimal," tuturnya.

Sofyan Djalil juga pernah mengemukakan, privatisasi 10 BUMN akan dilaksanakan melalui IPO saham di bursa efek. "Kami menargetkan sebagian besar dana hasil privatisasi dimanfaatkan bagi pengembangan perusahaan. Soalnya, hanya Rp 1,5 triliun yang disetorkan ke APBN 2008," ujarnya.

BUMN yang bakal diprivatisasi dengan menggunakan metode IPO saham adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, FITN W, dan PTPN VII, PT Waskita Karya, PTSucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, serta PT Semen Baturaja.

Meski demikian, pemerintah tetap membuka opsi penjualan strategis pada BTN, Krakatau Steel, dan Sucofindo. Pemerintah juga berencana melaksanakan penyertaan langsung (private placement) sekitar 20% saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) kepada investor strategis dan penerbitan saham baru PT Adhi Karya Tbk.

Pada akhir Januari lalu, Sofyan Djalil menegaskan, Kementerian Negara BUMN belum berencana merevisi target penjualan BUMN senilai Rp 1,5 triliun sehubungan ancaman resesi ekonomi dunia. Pemerintah tetap optimistis kinerja BUMN sesuai target, (ci 17)

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 16 

 Dilihat : 3183 kali