11 Maret 2008
Usulan Biaya Angkut PGN Dinilai Terlalu Mahal

JAKARTA Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai usulan biaya angkut gas (toll fee) pipa transmisi jalur Sumatra Selatan-Jawa Barat (South SumateraWest Java/SSWJ) tahap pertama yang diajukan PT PGN Tbk terlalu tinggi.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta; Senin mengatakan, pihaknya masih mengkaji usulan toll fee SSWJ tahap pertama tersebut. "PGN ajukan toll fee B SSWJ tahap pertama lebih tinggi dari SSWJ tahap kedua yang jaraknya lebih panjang."

BPH Migas sudah menetapkan toll fee SSWJ tahap kedua jalur dari Grissik, Pagardewa, Labuan Maringgai menuju Rawamaju sepanjang 661 km sebesar 1,47 dolar AS per MMBTU.

Sementara, PGN mengusulkan "toll fee" SSWJ tahap pertama jalur Pagardewa, Labuhan Maringgai, Cilegon, dan Serpong yang hanya sepanjang 450 km sebesar 1,53 dolar AS' per barel. Biaya toll fee antara lain dihitung berdasarkan nilai investasinya dan bunga bank.

Menurut Tubagus, ke depan, pihaknya mempertimbangkan besaran toll fee berdasarkan jarak. Artinya, semakin panjang pipanya, semakin mahal toll fee-nya. Sekarang ini, toll fee untuk jarak jauh atau dekat ditetapkan sama.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) untuk perusahaan publik non listed bagi PT Pertamina dan PT Krakatau Steel segera rampung bulan depan atau maksimal pada Mei 2008.

"PP untuk perusahaan publik ini sudah jadi menurut konfirmasi Ketua Bapepam-LK, Fuad Rahmany. Tinggal disinkronisasi dengan instansi yang ada," kata Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, dalam satu hingga dua bulan ke depan PP tersebut segera rampung sehingga diharapkan PT Pertamina dan KS menjadi BUMN yang akan menerapkan aturan perusahaan publik non listed tahun ini.

Pihaknya juga telah menyiapkan dua BUMN tersebut menjadi perusahaan publik yang Junduk pada UU Pasar Modal tetapi tidak listed sehingga diharapkan dapat beroperasi layaknya perusahaan terbuka lainnya.

"Hal yang bisa diinformasikan termasuk di antaranya tentang subsidi, PSO yang dibiayai APBN, kalau BUMNB itu mendapat projek yang dibiayai oleh BUMN maka dia tentu harus tunduk" katanya.

Rencana menjadikan Pertamina menjadi perusahaan terbuka non list tersebut dinilainya harus segera dilakukan untuk menjadikan BUMN migas tersebut lebih kompetitif dan transparan. Namun untuk merealisasikan hal itu diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk merevisi UU Pasar Modal. "UU PM itu salah satu ketentuannya mengatur perusahaan publik harus dimiliki oleh 300 pihak atau yang ditetapkan oleh pemerintah oleh sebab itu perlu ada PP baru," kata Menteri sebelumnya.

Manajemen PT Pertamina sendiri saat ini sudah menyiapkan tim teknis yang khusus dibentuk menjelang pendaftaran BUMN migas itu ke Bursa Efek Indonesia (BEI) agar setingkat dengan perusahaan publik.

"Kami sudah membentuk tim teknis sebagai persiapan untuk menjacdi public company," kata Sekretaris Perusahaan PTB Pertamina, Sudirman Said.


Sumber : Republika, Page : 15 Size

 Dilihat : 5009 kali