11 Maret 2008
Pertamina dan KS Jadi Perusahaan Publik

JAKARTA-Tahun ini, pemerintah akan mengubah status PT Pertamina (Persero) dan PT Krakatau Steel (KS) menjadi perusahaan terbuka nonlisted di bursa efek. Nantinya, kedua BUMN'itu wajib melaporkan seluruh kegiatan bisnisnva kepada trmsyarakat.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menjelaskan, perubahan status itu untuk menciptakan transparansi di kedua badan usaha milik negara (BUMN) itu. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sudah menyelesaikan draf peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan itu. "Namun, peraturan itu terlebih dahulu harus disosialisasikan kepada departemen untuk dikaji," ujar Sofyan di sela diskusi panel BUMN Menghadapi Keterbukaan Informasi di Jakarta, Senin (10/3).

Manajemen Pertamina bertekad menjadi perusahaan setingkat perusahaan publik yang transparan dan kompetitif. "Dalam 15 tahun ke depan, Pertamina ditargetkan mampu menjadi perusahaan yang setara dengan perusahaan minyak kelas dunia," ujar lin Arifin Takyan, wakil direktur utama Pertamina.

Untuk mencapai target itu, manajemen Pertamina telah menetapkan kurun waktu lima tahun sebagai tahap awal. "Neraca awal kita sudah hampir selesai sehingga bisa segera diaudit. Tahun depan diharapkan kita bisa," kata lin.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Sudirman Said menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan tim" teknis yang khusus dibentuk menjelang pendaftaran ke BEI. "Kami sudah membentuk tim teknis sebagai persiapan untuk menjadipubZic company," kata dia. Sebenarnya, Pertamina pernah melaksanakan keterbukaan informasi terkait penerbitan obligasi (bond) di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Mudah-mudahan dalam satu dua-bulan, PP perusahaan terbuka nonlisted sudah selesai. Kita harapkan Pertamina akan seperti perusahaan terbuka lain namun tidak listed di bursa saham," ujar Sofyan.

Manajemen Pertamina harus menggelar keterbukaan informasi antara lain terkait anggaran subsidi dan kegiatan publik yang dibiayai APBN. Kegiatan tender pengadaan bahan bakar minyak (BBM) juga harus dilaporkan kepada publik.

Pemerintah berharap, aktivitas tender seperti dilakukan perusahaan publik, antara lain keharusan memenuhi persyaratan yang diajukan Bapepam-LK. "Jika sudah menjadi perusahaan terbuka, itu semua harus dilakukan dengan menggunakan UU Pasar Modal, bukan UU Keterbukaan Informasi Publik," kata Sofyan.

Untuk merealisasikan rencana itu, pemerintah harus segera mengeluarkan PP untuk merevisi UU'Pasar Modal. "UU itu salah satu ketentuannya mengatur perusahaan publik harus dimiliki oleh 300 pihak atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu ada PP baru," jelas Sofyan.

Sebelumnya, aturan yang tertuang dalam' UU No. 8/ 1995 tentang Pasar Modal itu membelenggu kedua BUMN untuk menjadi perusahaan publik. Meski pemegang sahamnya cuma satu, yakni pemerintah, BUMN sebenarnya adalah milik seluruh rakyat Indonesia. "Jadi lebih dari 300 pemegang' saham pemiliknya," ujar Sofyan.

Campur Tangan Ketua Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli mengungkapkan, BUMN akan jauh lebih efektif jika mampu melakukan perbaikan sendiri. BUMN hendaknya tidak meminta konsultan atau dana asing. "Pokoknya jangan terlalu banyak campur tangan darj.luar. Yang penting tidak terjadi conflict of interest di antara para direksi."

Dia menilai, kinerja BUMN masih kurang karena memikul multiple objective, multiple audit, multiple reporting, dan multiple undang-undang. Di Singapura, misalnya, BUMN-nya maju karena undang-undang yang mengaturnya sederhana.

Untuk mendorong kemajuan BUMN, pemerintah perlu melakukan simplicity atau penyederhanaan sejumlah ke-rumitan yang membuat BUMN tidak fokus.

Pertama, multiple principal, yakni kondisi banyak bos. Direksi BUMN harus bertanggungjawab terhadap sejumlah menteri di samping Menneg BUMN. Tentukan satu bos agar BUMN tidak bingung.

Kedua, multiple objective. Terlalu banyak tujuan yang harus digapai BUMN selain profit dan sosial. Tegaskan saja, ada BUMN yang hanya ditargetkan mencari untung sambil tetap menjalankan corporate social responsibility (CSR) seperti halnya perusahaan swasta.

Ketiga, multiple audit. Pemerintah bisa menentukan, auditor BUMN adalah BPKP atau ditenderkan terbuka. Keempat, multiple reporting. Selama ini, BUMN membuang banyak waktu untuk membuat laporan kepada sejumlah pihak.

Rizal mendukung rencana Menneg BUMN untuk membuat BUMN lebih transparan dan menyampaikan laporan keuangan kepada publik pada waktunya. Tapi, untuk menangani transparansi tidak perlu dibuat komite atau komisi baru. Sudah puluhan komisi dan komite yang dibentuk. Dalam praktiknya, komisi dan komite itu acap overlapping bahkan bertabrakan dengan departemen dan instansi pemerintah yang sudah ada.

Akan lebih baik kalau masalah legal, BUMN tunduk pada UU PT. Untuk urusan transparansi, BUMN mengikuti UU Pasar Modal, serta fungsi dan peran BUMN mengikuti UU BUMN. Hindari duplikasi.

Hal senada diungkapkan . Sekretaris Menneg BUMN Said Didu. Dia mengingatkan, BUMN bukanlah badan publik atau penyelenggara pemerintah.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 1 

 Dilihat : 3256 kali