08 Maret 2008
Pemerintah Berlakukan BMAD Baja

JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk baja canai panas (hot rolled coil/HRC) asal Tiongkok, India, Taiwan, Rusia, dan Thailand. Besaran BMAD tergantung dari seberapa jauh perusahaan terkait melakukan praktik dumping.

"Sekarang diterapkan BMAD baja karena ada pengaduan dari Krakatau Steel (KS). Sudah diproses Komite Anti Dumping (KADI) dan sekarang sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai (BC) Departemen Keuangan Anwar Suprijadi di Jakarta, Kamis (6/3).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 39.1/ PMK.Ol 1/2008, Menkeu Sri Mulyani menyatakan keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil penyelidikan akhir Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dikeluarkan pada 19 Desember 2007 bahwa impor baja canai panas dari lima negara itu terbukti dumping sehingga menyebabkan terjadinya kerugian terhadap industri baja di dalam negeri. "PMK itu baru keluar beberapa hari lalu. Hukumannya bergantung dari KADI," paparnya.

Sebelumnya KADI mengusulkan besaran BMAD antara 4,2% hingga 56,5%. Berdasarkan laporan akhir hasil penyelidikan KADI atas impor HRC asal Tiongkok, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand pada 2007, BMAD terendah ditetapkan pada Chung Hung Steel Company Ltd perusahaan baja asal Taiwan sebesar 4,2%. Sedangkan yang tertinggi diberlakukan pada beberapa produsen baja asal India sebesar 56,5%.

Ketua KADI Halida Miljani menyatakan, para produsen baja yang dikenakan dumping terbukti melakukan praktik pedagangan tidak adil itu. Akibatnya, industri dalam negeri dirugikan. "Ada hubungan antara praktik dumping tersebut dengan kerugian yang diderita industri nasional," jelas dia. Anwar Suprijadi melanjutkan, pihaknya mempersilakan dunia usaha untuk mengajukan perubahan BM dari negara tertentu. Para pengusaha dapat menyampaikan usulan tersebut ke Depkeu. Dalam hal ini BC hanya bertindak sebagai pelaksana.

Secara terpisah, Ketua Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Achmad Safiun menilai, penerapan BMAD baja merupakan akalakalan KS untuk menaikkan harga HRC: "Jadi saya sangat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya sudah kirim surat ke berbagai pihak untuk mengandaskan rencana ini. Tapi akhirnya diputuskan juga," ujarnya. Selama ini, lanjut dia, industri hilir baja banyak menggunakan produk-produk baja asal lima negara tersebut karena lebih murah. Ia mencatat, perbedaan harga antara produk KS dan baja impor dari lima negara tersebut cukup besar antara 7-30%. Selain itu, impor HRC sangat dimungkinkan karena produsen baja lokal tidak dapat memenuhi permintaan domestik.

Produsen baja hilir, menurut Safiun, dipastikan menaikkan harga jual pascakeluarnya kebijakan pemberlakuan BMAD tersebut. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat karena harga pangan telah lebih dahulu naik: "Kondisi masyarakat akan semakin terjepit dengan kebijakan ini," ujarnya, (coy/naf)

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 13 Forwarded by Fmans

 Dilihat : 3174 kali