06 Maret 2008
Billiton-Antam Bangun Megaproyek

Jakarta | Jurnal Nasional PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan perusahaan pertambangan terbesar di dunia BHP Billiton akan bekerja sama membangun perusahaan nikel berikut kilang pemurnian (smelting refinery) di Maluku Utara dan Papua Barat. Masing-masing perusahaan akan menanamkan saham 50 persen, dan PT Antam akan segera menyetorkannya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M. Lutfi mengatakan, kesepakatan kerjsa sama kedua perusahaan telah selesai, dan akan memulai pembahasan kontrak karya yang akan diajukan ke DPR. "Jadi di sini adalah suatu terobosan yang luar biasa karena PT Antam akan memegang 50 persen saham," kata Lutfi seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Presiden Direktur Stainless Steel Materials BHP Billiton Jimmy Wilson dan Direktur Utama PT Antam, Tbk D. Aditya Sumanagara, di Kantor Presiden pekan lalu.

Lutfi menjelaskan, pihak BHP Billiton belum mau mengungkapkan nilai investasi yang akan ditanamkan di dua provinsi di Indonesia itu mengingat perusahaan tersebut perusahaan terbuka.

Dia memperkirakan jumlah investasi BHP Billiton akan lebih besar dari nilai yang diinvestasikan Rio Tinto di Morowali, Sulawesi Tengah. "Mereka tidak mau disclose investasinya, tapi kalau kita lihat investasi Rio Tinto di Morowali, sekitar US$2,5 miliar. Maka dua tempat ini (Maluku Utara dan Papua Barat), pasti nilai investasinya jauh lebih besar dari itu," kata Lutfi.

Pihak Billiton mengatakan kepada Presiden bahwa Maluku Utara dan Papua Barat memiliki cadangan nikel yang luar biasa, yang bisa ditambang hingga hingga 50 tahun. Proyek ini dinilai sebagai kesempatan bagi Antam untuk menjadi perusahaan tambang kelas dunia dengan kepemilikan saham 50 persen di dua megaproyek tersebut.

"Kalau dilihat dari kinerja terakhir Antam, mereka memang punya kemampuan. Apalagi Antam sekarang sudah terdaftar di dua bursa saham yaitu di bursa efek Indonesia dan Australia. Kalau Antam berhasil, mereka akan jadi perusahaan kelas dunia," kata Lutfi.

BHP Billiton memastikan bahwa perusahaannya akan mengutamakan konservasi lingkungan di Indonesia. "Dalam 50 tahun penyelesaian tambang itu, nanti orang tidak bisa membedakan mana yang bekas tambang dan mana yang tidak. Itu tadi dijanjikan mereka kepada Presiden," ujar Lutfi.

Lutfi mengatakan, sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap iklim investasi, BKPM telah mempelajari PP No 2/2008 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan. Antam merupakan salah satu dari 13 perusahaan tambang yang diberi izin untuk mengoperasikan tambang di kawasan hutan dan menurut PP itu harus memberikan kompensasi kepada negara. Namun, Lutfi membantah bahwa langkah BHP Billiton menggandeng Antam agar bisa membuka tambang di kawasan hutan. "Dari penelitian kami saat ini, 13 perusahaan itu hanya mengerjakan yang sudah ada di daerahnya," kata Lutfi.

Ketika ditanya soal insentif yang ditawarkan pemerintah, kontrak karya yang akan segera ditindaklanjuti kedua perusahaan itu akan mengatur besaran insentif yang didapat kedua pihak.
Sally Piri

Sumber: Jurnal Nasional, Page : 28

 Dilihat : 4198 kali