06 Maret 2008
Boleh Abaikan Produk Lokal

Tender BUMN mengabaikan Keppres 80/2003, industri dalam negeri bakal kehilangan lahan bisnis Havid Vebri JAKARTA. Industri dalam negeri siap-siap tidak lagi kecipratan rezeki dari tender-tender pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, Kementerian Negara BUMN resmi mengeluarkan surat edaran kepada seluruh jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN untuk mengabaikan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Tidak berlakunya Keppres Nomor 80/2003 bagi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres tersebut. Sebab, maksud dari Keppres itu adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN atau APBD," demikian bunyi surat edaran Kementerian BUMN itu.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil Aneka Departemen Perindustrian (Depperin), Ansari Bukhari mengakui, keluarnya surat edaran itu akan membawa dampak terhadap industri di dalam negeri. Pasalnya, ketentuan tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam tender-tender di lingkungan pemerintah itu diatur dalam Keppres 80 tersebut.
Ansari mengakui sudah ada beberapa industri di dalam negeri mengadu soal surat edaran Kementerian Negara BUMN ini. "Macam-macam keluhannya. Ada yang bilang produknya tidak dibeli atau diutamakan dalam tender BUMN," paparnya.

Dengan mengabaikan Keppres dalam tender-tender BUMN, tidak ada lagi kewajiban BUMN untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam tender yang mereka gelar. Padahal, pengadaan barang dan jasa oleh BUMN selama ini cukup besar. "Kami hanya bisa mengimbau agar semangat mengutamakan produk lokal lebih diutamakan," kata Ansari.

Ansari mengakui bahwa selama ini BUMN tidak memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa secara tegas. Sebab, selain mengacu kepada prinsip-prinsip Keppres 80/2003 tadi, perusahaan pelat merah itu juga mengacu kepada UU BUMN.

Namun sebenarnya, menurut Ansari, Menteri Perindustrian pernah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Meneg BUMN agar semangat menggunakan produk lokal itu tetap tumbuh. "MoU dua menteri itu bertujuan untuk tetap menumbuhkan semangat menggunakan produk lokal dalam tender-tender di lingkungan BUMN," ucap Ansari.

Nah, Ansari khawatir, keluarnya surat edaran dari Kementerian Negara BUMN itu akan mengendorkan semangat yang pernah dibangun tersebut.

Ansari menambahkan, agar tidak ada lagi kerancuan, ketentuan tentang TKDN sebaiknya tertuang dalam peraturan setingkat peraturan pemerintah ;it;iu undang undang "Saat iui Sekjen Depperin sedang melakukan kajian akademis tentang TKDN. Tapi, terkait opsi apakah tender BUMN itu wajib menggunakan produk lokal, sama sekali belum dikaji," imbuh Ansari.

Sumber: Harian Kontan, Page : 14

 Dilihat : 3249 kali