06 Maret 2008
Pemerintah Revisi Aturan SNI Wajib untuk Baja

JAKARTA. Setelah hampir seperempat abad lamanya, pemerintah akhirnya menerbitkan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi baja lapis seng (BjLS) dan baja talangan beton (BTB). Revisi SNI wajib itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 dan 7 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan SNI Wajib BjLS dan BTB.

Permenperin itu ditandatangani Menteri Perindustrian Fahmi Idris tertanggal 13 Februari 2008, dan berlaku resmi enam bulan setelah tanggal ditetapkan. Ini merupakan revisi pertama SNI wajib BjLS dan BTB sejak 1980 dan 1984. "Pemberlakuan SNI wajib paling lambat Agustus 2008. Kami sengaja memberi kesempatan enam bulan ke produsen lokal maupun asing untuk menyesuaikan produksinya dengan SNI baru," kata Direktur Industri Logam Departemen Perindustrian (Depperin) I Putu Suryawirawan usai sosialisasi revisi SNI wajib, di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut Putu, pemerintah merevisi SNI wajib lantaran sejak pertama kali keluar aturan itu pada 198Q dan 1984, sama sekali belum pernah direvisi. Akibatnya, aturan tentang standar itu tidak aktual lagi. Ketiadaan standar itu memberi peluang beredarnya BTB nonstandar yang dikenal dengan istilah besi beton banci.

Putu menuturkan, ketentuan tentang revisi SNI itu akan berlaku umum, termasuk bagi produsen luar negeri. Artinya, bila ada produsen dari luar hendak memasukkan produknya ke Indonesia, mereka harus mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI terlebih dulu. Nantinya, tanda SNI BjLS dan BTB akan dibubuhkan pada tiap produk dengan tanda yang tidak mudah hilang.

Ketua Umum Gabungan Pabrik Seng Indonesia (Gapsi), Ruddy Syamsuddin, senang dengan revisi SNI wajib itu. Menurutnya, keluarnya revisi SNI itu akan meningkatkan iklim investasi di industri BjLS nasional. "Namun implementasi di lapangan harus tegas. Bagi yang terbukti melanggar, izinnya harus dicabut," pesan Ruddy.
Havid Vebri

Sumber: Harian Kontan, Page : 13

 Dilihat : 4518 kali