06 Maret 2008
Menperin Tetapkan SNI BTB dan BjLS yang Baru

JAKARTA (Suara Karya): Departemen Perindustrian memberlakukan revisi standar nasional Indonesia (SKI) wajib untuk produk baja tulangan beton (BTB) dan baja lembaran seng (BjLS). Industri di dalam negeri diberi waktu 6 bulan untuk melakukan penyesuaian produksinya.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan SNI Wajib BTB dan BjLS tertanggal 13 Februari 2008. Keluarnya peraturan tersebut sekaligus merevisi aturan terkait SNI wajib BTB dan BjLS dalam Surat Keputusan Menperin Nomor 256 Tahun 1979, Nomor 131 Tahun 1980, dan Nomor 287 Tahun 1980. Selain itu, pemerintah juga mencabut Keputusan Menperin Nomor 68 Tahun 1997 tentang Penetapan dan Penerapan Secara Wajib SNI BjLS (SNI 07-2053-1995) dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Terbitnya pemenperin tersebut bertujuan untuk mempersempit peluang adanya produk HTIS dan HjLS nonstandar yang dikenal dengan istilah besi beton banci. "Sebab, sejak 1984, standar yang dimaksud belum pernah diadakan revisi. Selama ini banyak yang mengatakan besi beton banci, namun nanti tidak ada lagi setelah aturan ini diberlakukan 6 bulan kemudian," kata Direktur Industri Logam Ditjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka (1LMTA) Depperin I Putu Suryawirawan, usai acara sosialisasi SNI Wajib itu di Gedung Depperin Jakarta, kemarin.
Menurut Putu, proses penyusunan standar tersebut dilakukan sejak 2003 dan telah disesuaikan dengan ketentuan internasional serta memperoleh notiiikasi darrOrganisasi Perdagangan Dunia (WTO). Misalnya, revisi SNI BTB gulungan yang mengacu pada standar internasional JIS G 3112-1991 (steel bars for concrete reinforcement).

Rencananya, pemberlakuan SNI wajib akan dilaksanakan paling lambat Agustus 2008 dan harus dipenuhi produsen lokal maupun asing (produk impor). Pemerintah, melalui Ditjen Pengawasan Barang Beredar Departemen Perdagangan akan melakukan pengawasan terhadap pro
dukproduk BTB dan BjLS yang beredar di pasar. Sementara Departemen Perindustrian akan menyusun petunjuk teknis pengawasan di lapangan, khususnya untuk memperbaiki infrastruktur produksi serta menghabiskan stok BTB dan BjLS yang masih ada di pasar maupun pabrik.

Putu menjelaskan, pemerintah berharap, SNI wajib BTB dan BjLS terbaru ini merupakan bentuk kepastian hukum dalam rangka perlindungan konsumen serta memacu produktivitas produsen dalam negeri. Apalagi seiring dengan membanjirnya produk baja nonstandar impor.
"SNI ini akan berlaku global, termasuk untuk produsen luar negeri. Artinya pabrik mereka di sana harus mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI kita. Sehingga nanti barang impor pun harus ada SNI-nya. Depperdag nanti akan mengawasi di lapangan, apakah palsu atau tidak," tutur Putu.

Berdasarkan data Gabungan Pabrik Seng Indonesia (Gapsi), sepanjang 2007 impor BjLS non standar dengan ketebalan di bawah 0,2 milimeter melonjak 33,3 persen dibandingkan 2006, yakni dari 15.000 ton menjadi 200.000 ton. Harga seng baja lokal Rp 35.000 per lembar, tapi produk impor sejenis lebih murah 20 persen.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Depdag Syahrul R Sampurna Jaya mengatakan, pemerintah akan menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat produsen yang belum menerapkan SNI wajib BTB dan BjLS. (Andrian)

Sumber: Suara Karya, Page : 7

 Dilihat : 4818 kali