06 Maret 2008
SNI Wajib Baru Diberlakukan

JAKARTA (SINDO)Pemerintah memberlakukan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib baru untuk baja tulangan beton (BTB) dan baja lembaran seng (BjLS). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 6 dan 7/2008 tentang Pemberlakuan SNI Wajib BTB dan BjLS yang ditandatangani Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada 13 Februari 2008.

"Pemberlakuan SNI wajib akan dilaksanakan paling lambat Agustus 2008 dan tidak ada pandang bulu antara produsen lokal dan asing. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Departemen Perdagangan, akan mengawasi produk-produk BTB dan BjLS yang beredar di pasar," uj ar Direktur Industri Logam Direktorat Jenderal ILMTA Departemen Perindustrian (Depperin) I Putu Suryawirawan seusai memberikan sosialisasi SNI wajib tersebut di Jakarta kemarin.

Keluarnya peraturan tersebut sekaligus merevisi aturan terkait SNI wajib BTB dan BjLS dalam Surat Keputusan Menperin No 256/1979, 131/1980, dan 287/1980. Pemerintah juga mencabut Keputusan Menperin No 68/1997 tentang Penetapan dan Penerapan Secara Wajib SNI BjLS (SNI 07-2053-1995).

Lebih lanjut Depperin akan menyusun petunjuk teknis pengawasan di lapangan, memperbaiki infrastruktur produksi, dan menghabiskan stok BTB dan BjLS yang masih ada di pasar atau pabrik. Pemerintah juga berharap SNI wajib BTB dan BjLS terbaru ini dapat memberikan keberpihakan bagi produsen dalam negeri, seiring dengan membanjirnya produk baja nonstandar yang dapat menggerus daya saing industri baja nasional.

Menurut Gabungan Pabrik Seng Indonesia (Gapsi), sepanjang 2007 impor BjLS nonstandar dengan ketebalan di bawah 0,2 milimeter melonjak 33,3% dibandingkan 2006, yakni dari 15.000 ton menjadi 200.000 ton. Hal itu membebani industri dalam negeri karena harga seng baja impor lebih murah 20%.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Departemen Perdagangan Syahrul R Sampurna Jaya mengatakan, pemerintah akan menggunakan UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk menjerat produsen yang belum menerapkan SNI wajib BTB dan BjLS. "Dendanya Rp5 miliar dan hukumannya selama 2-5 tahun," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gapsi Ruddy Syamsuddin menilai revisi dan pemberlakuan SNI wajib itu akan meningkatkan iklim investasi baja di dalam negeri. "Tapi, implementasi di lapangan harus tegas. Bagi yang terbukti melanggar, ya izinnya harus dicabut. Selama ini pemerintah tidak tegas menerapkan aturan," ujar Ruddy, (agung kurniawan)

Sumber: Harian Seputar Indonesia, Page : 19

 Dilihat : 3188 kali