27 Februari 2008
Akhir Semester I 2008, Pertamina Jadi Perusahaan Terbuka

JAKARTA Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mentargetkan pembentukan PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan terbuka tidak terdaftar di bursa (nonlisted public company) selesai akhir semester pertama.

"Mudah-mudahan (akhir semester pertama ini) selesai," kata Sofyan di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan, untuk merealisasi rencana tersebut, pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk memperbaiki Undang-Undang Pasar Modal. Sebab, dalam undangundang itu disebutkan bahwa perusahaan publik harus dimiliki minimal 300 pihak atau yang ditetapkan oleh pemerintah. "Karena itu, perlu PP untuk menetapkan," ujar Sofyan.

Saat ini proses persiapan PP telah berada di Departemen Keuangan. "Dikirimkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke Departemen Keuangan," kata Sofyan."

Selain Pertamina, pemerintah akan menjadikan PT Krakatau Steel dan PT PLN (Persero) sebagai perusahaan terbuka tidak tercatat di bursa pada tahun ini. Dengan bentuk baru tersebut, ketiga perusahaan itu harus tunduk pada UU Pasar Modal, "khususnya tentang aspek keterbukaan informasi," kata Sofyan {Koran Tempo, lo Januari).

Menurut dia, ketiga perusahaan itu akan menjadi BUMN nonlisted public company yang pertama. "Pertamina dan Krakatau Steel sudah dirapatkan. Jadi tinggal mana yang lebih cepat saja," ujarnya.

Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu menambahkan, persyaratan-persyaratan tersebut sudah dibahas terperinci dengan Bapepam-LK awal Januari lalu. Hasilnya, Bapepam-LK meminta dikeluarkannya PP terkait dengan adanya UU Pasar Modal, yang mensyaratkan kepemilikan modal di atas Rp 300 miliar dan saham dipegang minimal oleh 300 pihak.

Dalam rencana itu, menurut Said, belum akan ada pengalihan saham. Selanjutnya yang akan dilakukan hanya pendaftaran sebagai perusahaan terbuka, yang informasinya bisa diakses masyarakat luas. "Supaya perusahaan negara lebih transparan demi perbaikan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)," katanya.

Adapun Ketua Bapepam-LK ' Fuad Rahmany mengatakan ketiga BUMN itu bisa segera melakukan berbagai persiapan sambil menunggu keluarnya peraturan pemerintah tersebut. Persiapan itu, antara lain, menyusun prospektus berisi laporan keuangan dengan standar bursa efek dan diaudit akuntan publik yang terdaftar di pasar modal. "Sebelum menjadi perusahaan publik, itu harus dipersiapkan dulu. Baru nanti mereka melakukan pernyataan pendaftaran," ujarnya.


Sumber : Koran Tempo, Page : B5 

 Dilihat : 2739 kali