26 Februari 2008
Baja Khusus Jepang Bebas Bea Masuk

JAKARTA. Program awal implementasi kesepakatan kemitraan ekonomi atau economics partnership agreement (EPA) antara Jepang dan Indonesia ditargetkan bisa mulai Juni 2008. Untuk itu, pemerintah kedua negara makin serius membahas permasalahan hambatan nontarif perdagangan kedua negara. Seperti diketahui, kesepakatan EPA Indonesia Jepang telah diteken kepala negara masingmasing pada Agustus 2007.

Salah satu hasil kesepakatan itu antara lain, pemerintah Indonesia setuju membebaskan bea masuk (BM) impor baja khusus (special steel). Jenis baja khusus itu akan dimasukkan dalam fasilitas khusus yang dikenal sebagai user specific duty free scheme (USDFS).

Selama ini, bea masuk baja tersebut berkisar antara 7,5% sampai 10%. Adapun harganya saat inijnencapai US$ 1.500 per ton dengan mengacu harga baja canai panas (hot rolled coils/ HRC) sebesar US$ 800 per ton. "Kesepakatan pembebasan bea masuk dan verifikasi importir itu akan dimulai setelah jida ratifikasi oleh parlemen pada MeiJuni mendatang," kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Aneka Departemen Perindustrian, Ansari Bukhari, di Jakarta, Senin (25/2).

Disepakati pekan lalu "Kebijakan itu diambil dalam rangka kesepakatan EPA. Baja khusus itu banyak dipakai untuk pasokan industri otomotif dan elektronik. Yang jelas, pembe
basan bea masuk itu tidak untuk baja yang mampu diproduksi dalam negeri," tambah Ansari.

Ansari bilang, keputusan pembebasan bea masuk impor baja khusus tersebut disepakati dalam perundingan lanjutan EPA di Tokyo, Jepang, pekan lalu. Hanya, menurut Ansari, hanya importir yang jadi produsen yang berhak impor dan melapor kebutuhan impornya. Tujuannya, agar baja khusus yang masuk dalam kandungan EPA itu tak diperdagangkan untuk kepentingan lain.

Menurut Ansari, kebutuhan baja spesial itu mencapai 1 juta hingga 1,5 juta ton dari total impor nasional sebanyak 2 juta ton per tahun. Di sektor otomotif, baja tersebut banyak digunakan untuk pembuatan mesin kendaraan. Nah, industri baja di dalam negeri belum mampu memproduksi baja tersebut karena terkendala teknologi.

Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Johnny Darmawan, tentu senang dengan keputusan itu. "Tapi itu masih harus menunggu verifikasi dan keputusan DPR kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa terealisasi tahun ini juga," katanya. Ia berharap, pembebasan BM itu bisa meningkatkan investasi sektor mobil nasional.

Sumber : Harian Kontan, Page : 13 

 Dilihat : 4009 kali