07 September 2007
INDUSTRI MANUFAKTUR STAGNAN

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan industri manufaktur semester 1/2007 versi pemerintah sebesar 5,4% adalah semu dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat, jika dibandingkan dengan kuartal 1/2007, pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal 11/2007 meningkat sangat tipis 0,1%, yakni dari 5,3% menjadi 5,4%.

Padahal untuk mengejar target pertumbuhan manufaktur 7,9% pada tahun 2007, sektor ini setidaknya harus tumbuh di atas 6% pada semester 1/2007. Menurut Kadin, faktor pemicu rendahnya pertumbuhan industri manufaktur adalah belum teratasinya sejumlah permasalahan klasik, antara lain penyerapan anggaran daerah yang masih rendah, masih terjadinya kemacetan birokrasi, berbagai distorsi regulasi, serta perbaikan infrastruktur yang lamban.

Penyerapan anggaran yang ditargetkan pemerintah sebesar 60% selama tahun 2007 ini baru terealisasi 22%. Padahal penyerapan anggaran akan memicu pergerakan di seluruh sektor yang membuat dunia usaha berjalan. Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah disebabkan kekhawatiran Pemda melanggar prosedur dan hukum terkait penerapan good governance, atau memang karena manajemen daerah belum mampu menyerapnya.

Menurut ekonom Faisal Basri, industri manufaktur nasional memiliki peluang tumbuh di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional-dengan tingkat pertumbuhan di atas dua digit dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2020. Namun, tingkat pertumbuhannya akan kembali ke level satu digit pasca tahun 2020, setelah mencapai puncaknya pada saat kontribusi sektor tersebut mencapai 35% terhadap PDB.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang sering disebut sebagai industri tidak prospektif (sunset industry), merupakan salah satu sektor yang justru berpeluang mendorong pertumbuhan industri manufaktur hingga ke level dua digit. Industri-industri tersebut sebaiknya memperoleh insentif agar dapat berkembang lebih cepat. Sayangnya, pemerintah terlalu gamang dalam memberikan insentif kepada dunia usaha karena hal tersebut dianggap menghilangkan peluang penerimaan negara (opportunity loss}.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel menilai pemerintah tidak memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan industri nasional, sehingga tidak ada pemilahan jenis-jenis Industri yang akan dikembangkan. Pemerintah bahkan cenderung terialu terbuka dalam menerima setiap investasi yang masuk tanpa memerhatikan perkembangan pasar dalam jangka panjang.

Industri pipa baja nasional misalnya, semakin mendekati ambang kebangkrutan akibat liberalisasi perdagangan yang membuat produk impor berharga murah asal China kian deras membanjiri pasar domestik. Jika pemerintah tidak segera mengerem laju impor, dikhawatirkan tahun 2008 banyak perusahaan pipa baja lokal terpaksa tutup karena kalah bersaing.

Indikasi kebangkrutan industri baja terlihat dari angka produksi pabrik pipa baja nasional selama semester 1/2007 yang hanya 120.000 ton. Kinerja ini merosot tajam dibanding periode yang sama pada tahun 2006 yang tercatat 350 ribu ton. Padahal, total kapasitas terpasang industri pipaterdiri dari 14 perusahaanmencapai 1,275 juta ton/tahun. Artinya, utilisasi produksinya hanya sekitar 35%, jauh di bawah produksi ideal yang semestinya minimal 70%-80%. Dua tahun lalu, kondisi produksi pipa baja masih cukup baik, yakni 850 ribu ton dengan total ekspor mencapai 35 ribu ton.

Di sisi ekspor, kinerja industri Ini lebih menyedihkan lagi. Selama Januari-Juli 2007, ekspornya tercatat sekitar 5.000 ton. Volume ini belum mencapai separuh dari total ekspor tahun 2006 sebesar 31.302 ton. Sebaliknya, volume impor terus membengkak. Selama Januari-Juli 2007, impor diperkirakan 240.000 ton. Impor tersebut sebagian besar berasal dari China. Padahal, pada tahun 2005 dan 2006, total impornya masih relatif terkendali dengan volume masingmasing 175.407 ton dan 200.000 ton.

Atas kondisi ini, pemerintah diharapkan segera mengambil sikap tegas untuk melindungi industri baja nasional guna menghindari situasi pasar yang tidak kondusif akibat maraknya peredaran produk nonstandar, impor ilegal, selundupan, ketidakharmonisan tarif, penggelapan pajak hingga isu lingkungan. Langkah pengamanan ini akan dioptimalkan pemerintah dalam jangka pendek, mengingat seluruh pelaku di industri ini menilai situasi pasar baja saat ini berada pada tingkat kronis yang mengancam terjadinya deindustrialisasi.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, sedikitnya ada empat subsektor industri baja yang mengalami kolaps akibat ketidakmampuan pemerintah membendung dampak liberalisasi perdagangan bebas dan persaingan tak sehat sehingga berbagai produk baja seperti pipa, paku, seng (Baja Lapis Seng/BjLS), dan kawat baja (wire rod) kian membanjiri pasar. Tidak adanya sinergi kebijakan dan instrumen perlindungan di pasar domestik membuat perusahaan yang bergerak di industri baja mulai rontok sejak tahun 2001 hingga tahun 2006, dari 201 perusahaan menjadi hanya 134 perusahaan.

Di sisi lain, sektor manufaktur ternyata tidak minati insentif pajak. Pasalnya, sejak diterbitkan delapan bulan lalu hingga akhir Agustus 2007, belum ada satu pun perusahaan di sektor manufaktur yang tertarik memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai PP No.l/ 2007 (ff/V No. 7457 hat. 9B-16S). Padahal dalam PP tersebut, pemerintah menjanjikan sejumlah fasilitas pajak bagi penanaman modal di bidang-bidang usaha dan daerah tertentu, yang dimaksudkan untuk merangsang investasi baru.

Rendahnya permohonan fasilitas pajak tersebut kemungkinan disebabkan para pelaku industri menilai kondisi makroekonomi masih cukup kondusif untuk berinvestasi. Tingkat suku bunga kredit yang masih tinggi membuat setiap kebijakan pemerintah selalu disikapi dengan penuh kehati-hatian oleh pengusaha.

Beberapa sektor industri yang diharapkan dapat meningkat investasinya di dalam negeri dengan memanfaatkan PP tersebut, antara lain industri mesin dan peralatan. Namun hingga semester I/ 2007 justru stagnan kinerjanya. Investasi di sektor permesinan meski telah didukung sejumlah insentif, antara lain SK Menkeu No. 135/KMK 05/2000 (BN No. 6464 hal. 8B-10B) berupa keringanan BM dan perubahannya Peraturan Menkeu No. 47/PMK 04/2005 (BN No. 7229 hal. 8B) tentang penggunaan produk dalam negeri, ternyata tetap tak mampu menahan laju defisit produksi setiap tahun akibat minimnya realisasi investasi. Akibat ketergantungan yang sangat besar terhadap impor, defisit sektor permesinan pada tahun ini diperkirakan akan mencapai USD5,77 miliar atau melonjak 55% dibanding tahun 2006 yang tercatat sekitar USD3,72 miliar.

(Sumber: Business News - 07 september 2007)

 Dilihat : 3862 kali