13 Februari 2008
Menperin usulkan penghapusan BM HRC di atas 2 mm

CILEGON, Banten: Menperin Fahmi Idris mengusulkan penghapusan bea masuk baja canai panas (hot rolled coils/HRC) berketebalan di atas 2
mm yang saat ini berlaku 5%, untuk memperkecil dampak terjadinya distorsi pasar baja di dalam negeri.

"Tarif seperti ini tidak harmonis. Padahal produknya sama-sama HRC. Pembebasan tarif BM tersebut setidaknya diperlukan untuk satu tahun mendatang," kata Menperin, seusai meresmikan pembangunan pabrik baja PT BlueScope Steel Indonesia.

Menurut dia, distorsi pasar HRC akibat disharmonisasi tarif akan berdampak luas terhadap kemajuan industri baja nasional sehingga bisa menyebabkan terganggunya kinerja di industri hilir terutama yang berbasis CRC seperti industri seng baja, aluminium seng, hingga industri pipa baja.

PT Krakatau Steel (KS) menduga pasar baja nasional terdistorsi akibat perdagangan yang tidak wajar dari produk HRC di bawah 2 mm yang mendapatkan fasilitas BM 0% dari ketetapan Peraturan Menkeu No. 85/PMK011/ 2007.

Dugaan itu memicu kontroversi. Sebab, importir produsen seperti PT Essar Indonesia yang mengolah baja canai dingin {cold rolled coih/CRC) menolak tuduhan telah memperdagangkan HRC di bawah 2 mm.

Keputusan dilematis Menperin mengatakan penghapusan BM baja canai panas di atas 2 mm sebenarnya merupakan usulan yang dilematis karena pada saat yang sama pendapatan pemerintah dari pajak akan berkurang. Akan tetapi di satu sisi, situasi pasar HRC di dalam negeri selalu defisit setiap tahun.

Berdasarkan data Depperin, pasokan HRC tahun lalu mencapai 1,8 juta ton dari total konsumsi 2,3 juta ton-2,5 juta ton. Konsumsi baja nasional selalu tumbuh rerata 3%-7% per tahun yang tahun lalu sekitar 6,5 juta ton, sedangkan produksi baja nasional sekitar 4,5 juta ton per tahun.

"Pasokan [HRC] dari KS juga kurang, sementara pemerintah ingin menumbuhkan industri downstream-nya. Tetapi, jika harga bahan baku di hulu sudah mahal, yang hilir pasti tidak bisa bersaing," paparnya.

Presiden BlueScope Steel Indonesia dan Malaysia Rob Crawford meminta pemerintah agar lebih komprehensif dalam melihat persoalan sebelum mengambil keputusan yang tepat.

"Pada prinsipnya kami akan menjalankan setiap kebijakan pemerintah. Apalagi, setiap kebijakan itu pasti akan berdampak ke industri hilir. Kami berharap sektor hilir baja terlindungi."

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan Tim Tarif akan mempelajari seluruh usulan Depperin yang meminta pembebasan BM untuk baja canai panas di atas 2 mm dalam rangka harmonisasi tarif baja.

"Tim Tarif sudah punya basis kajiannya dan semua masukan itu segera kami laporkan kepada Menkeu. Soal apakah fasilitas BM 0% itu akan dilanjutkan atau kembali seperti sediakala, masih terus dibahas. Akhir bulan ini kami perkirakan sudah ada ketetapan finalnya," ujarnya.

Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan ueka Depperin Ansari Bukhari meminta semua produsen baja di dalam negeri agar memberikan data yang akurat terkait dengan pasokan baja yang dimiliki. Sebab, tanpa data akurat, pemerintah tidak bisa memutuskan kebijakan yang tepat.

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : T2 

 Dilihat : 2584 kali