06 September 2007
Kepemilikan Antam Diperkirakan 40 %

JAKARTA (SINDO). Porsi kepemilikan saham 'PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam proyek patungan (joint venture) pengolahan bijih besi bersama PT Krakatau Steel (KS) di Kalimantan Selatan (Kalsel) diperkirakan mencapai 40%. KS akan menjadi pemegang saham mayoritas pada proyek yahg diperkirakan bernilai USD160 juta tersebut.

"Kepemilikan Antam sekitar 30-40%. Dengan kepemilikan saham,itu Antam akan menyetorkaninvestasiberkisar USD60-70 juta. Tak terlalu besar," kata Direktur Utama Antam Deddy Aditya Soemanegara di sela Orientasi Fungsionaris Pengusaha Nasional di Jakarta, kemarin.

Deddy mengatakan, besarnya saham KS dalam proyek patungan tersebut karena perusahaan ini lebih mendominasi penguasaan teknologi, sedangkan Antam hanya menangani proses produksinya. Dia mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan KS untuk menindaklanjuti implementasi pembangunan pabrik pengolahan bijih besi tersebut.

Saat ini,lanjut dia, Antam dan KSsedangmemproseskerjasama dengan para kuasa pertambangan (KP) yang memiliki bahan 'bakubijih besi. "Kita masih terus survei untuk mengumpulkan cadangan bijih besi," katanya.

Deddy menambahkan, agar bahan Daku bijih besi tidak diekspor ke luar negeri oleh para pemegang KP tersebut, pihaknya berani memberikan harga bersaing. "Dengan demikian, industri dalam negeri tidak kekurangan bahan baku. Daripada diekspor kan lebih baik diolah sendiri," tegasnya.

Direktur Antam Alwin Syah Loebis menambahkan, sebagai BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, Antam menilai keterlibatannya di industri baja sebagai tantangan untuk mengembangkan industri hilir Indonesia. "Dengan adanya kita di situ, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pengembangan. Kita bisa bina penambang-penambang tradisional," tuturnya.

Pembangunan pabrik diperkirakan baru dimulai pada Maret 2008. Pada tahap awal rencananya akan didirikan pabrik berskala kecil dengan kapasitas 300.000 ton per tahun.

Sementara itu, mengenai bagi hasil keuntungan, Direktur Utama KS Daenulhay mengatakan bahwa hal itu masih belum diputuskan. "Itu masih di tingkat menteri," katanya.

Sumber : Harian Seputar Indonesia, 06 September 2007

 Dilihat : 2289 kali