13 Februari 2008
BM Seluruh Produk HRC Diusulkan Bebas

Cilegon-Departemen Perindustrian (Deperin) mengusulkan agar bea masuk (BM) impor untuk seluruh produk baja canai panas (HRC/hot rolled coils) dibebaskan.

Pasalnya, dalam aturan yang berlaku saat ini, Departemen Keuangan (Depkeu) masih mengenakan tarif BM impor sebesar 5 persen untuk produk HRC yang memiliki ketebalan di atas 2 mm.

Sebaliknya, produk HRC di bawah 2 mm, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 85/PMK.011/2007, justru mendapatkan fasilitas BM 0 persen. "Saat ini memang terjadi distorsi dalam pasar baja dalam negeri, sebab pemberlakuan tarif seperti ini tidak harmonis, padahal produknya sama-sama HRC. Pembebasan tarif BM tersebut setidaknya diperlukan untuk satu tahun mendatang," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris seusai meresmikan pembangunan pabrik baja PT BlueScope Steel Indonesia di Cilegon, Banten, Senin (12/2).

Menurut Fahmi, terjadinya distorsi dalam pasar baja HRC dalam negeri seperti saat ini harus segera diselesaikan agar tidak berdampak luas terhadap pertumbuhan sektor industri baja nasional. Sebab jika persoalan ini didiamkan, kinerja sektor industri baja hilir terutama yang berbasis HRC seperti industri seng baja (BjLS/baja lapis seng), aluminium seng, hingga industri pipa baja pasti akan terkena imbasnya.

"Usulan ini memang dilematis karena di saat yang sama pendapatan pemerintah dari pajak akan berkurang. Tapi di satu sisi, situasi pasar HRC di dalam negeri kita juga selalu defisit setiap tahun dan ini harus diselamatkan," kata Menperin.

Dia mengungkapkan saat ini pasokan HRC dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton atau mengalami defisit sebesar 700.000 ton dari total konsumsi nasional sebesar 2,5 juta ton per tahun.

"Pasokan HRC dari Krakatau Steel juga kurang, sementara pemerintah ingin menumbuhkan industri downstreamnya. Tapi, kalau harga bahan baku di hulu sudah mahal, yang hilir pasti tidak bisa bersaing. Hal ini memang sebuah situasi yang sangat dilematis. Tapi pemerintah akan memilih kebijakan mana yang paling strategis," kata Menperin.

Menanggapi usulan Menperin, Presiden BlueScope Steel Indonesia dan Malaysia Rob Crawford mengaku sangat mendukung kebijakan tersebut. Terlebih lagi sebagai pemain di sektor hilir, BlueScope Steel Indonesia sangat mengharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat di sektor hulu agar iklim usaha di sektor baja hilir bisa tetap kondusif.

"Pada-prinsipnya kami akan menjalankan setiap kebijakan pemerintah. Apalagi, setiap kebijakan itu pasti akan berdampak ke industri hilir. Kami tentu berharap sektor hilir baja tetap terlindungi," tandasnya.

Sumber : Sinar Harapan, Page : 15 

 Dilihat : 2917 kali