13 Februari 2008
BM Impor HRC 2 MM Harus Segera Dihapus

CILEGON (Suara Karya): Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris mengusulkan pengenaan bea masuk (BM) impor baja canai panas (hot rolled coiled/HRC) berketebalan di atas 2 mm yang saat ini berlaku 5 persen perlu segera dihapus. Ini dilakukan untuk memperkecil dampak terjadinya distorsi pasar baja di dalam negeri. Pemberlakuan tarif BM 5 persen itu dianggap sudah tidak harmonis, karena pemerintah sebelumnya sudah membebaskan BM impor HRC di bawah ketebalan 2 mm.

"Tarif seperti ini tidak harmonis. Padahal produknya sama-sama HRC. Pembebasan tarif BM tersebut setidaknya diperlukan untuk satu tahun mendatang," kata Menperin usai meresmikan pembangunan pabrik baja PT BlueScope Steel Indonesia dengan total investasi 113 juta dolar AS, di Cilegon, kemarin.

Distorsi yang terjadi di pasar HRC akibat disharmonisasi tarif tersebut, menurut Fahmi, akan berdampak luas terhadap kemajuan industri baja nasional. Ini bisa menyebabkan terganggunya kinerja di industri hilir, terutama yang berbasis baja canai dingin (cold rolled coil/CRC) seperti industri seng (baja lapis seng/bjls), aluminium hingga industri pipa baja.

Sebelumnya, PT Krakatau Steel (KS) sempat menduga pasar baja nasional sedang mengalami distorsi akibat perdagangan yang tak wajar dari produk HRC di bawah 2 mm. Selama ini produk ini mendapatkan fasilitas BM 0 persen berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.011/2007.

Fahmi menjelaskan, penghapusan BM HRC di atas 2 mm sebenarnya merupakan sebuah usulan yang dilematis. Ini karena di saat yang sama pendapatan pemerintah dari pajak akan berkurang. Tapi di satu sisi, situasi pasar HRC di dalam negeri selalu defisit setiap tahun.

Berdasarkan data Depperin, pasokan HRC pada 2007 hanya mencapai 1,8 juta ton dari total konsumsi sekitar 2,3 juta-2,5 juta ton. Sementara itu, konsumsi baja nasional selalu tumbuh rerata 3-7 persen per tahun dari total kebutuhan 2007 sekitar 6,5 juta ton. Sedangkan produksi baja nasional hanya mencapai sekitar 4,5 juta ton per tahun.

"Pasokan (HRC) dari KS juga kurang, sementara pemerintah ingin menumbuhkan industri hilir baja. Tapi, kalau harga bahan baku di hulu sudah mahal, yang hilir pasti tidak bisa bersaing. Hal ini memang sebuah situasi yang sangat dilematis. Tapi pemerintah akan memilih kebijakan mana yang paling strategis," ujarnya.

Sementara itu, Presiden BlueScope Steel Indonesia dan Malaysia Rob Crawford meminta pemerintah agar lebih komprehensif dalam melihat persoalan sebelum mengambil keputusan yang tepat. "Pada prinsipnya kami akan menjalankan setiap kebijakan pemerintah. Apalagi, setiap kebijakan itu pasti akan berdampak ke industri hilir. Kami tentu berharap sektor hilir baja tetap terlindungi," katanya.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, tim tarif akan mempelajari seluruh usulan Departemen Perindustrian tersebut dalam rangka harmonisasi tarif impor produk baja. Selain itu, tim tarif juga akan mengkaji Permenkeu Nomor 85 Tahun 2007 tentang Fasilitas BM 0 persen,bagi HRC dibawah 2mm yang habis masa berlakunya pada 7 Februari 2008 lalu'. Ini juga termasuk melakukan finalisasi ketetapan BM antidumping.

Tim Tarif sudah punya basis kajiannya dan semua masukan itu segera kami laporkan kepada Menkeu," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin Ansari Bukhari meminta semua produsen baja di dalam negeri untuk memberikan data yang akurat terkait pasokan baja. Sebab, tanpa data akurat, pemerintah tidak bisa memutuskan kebijakan yang tepat.

Sumber : Suara Karya, Page : 7

 Dilihat : 3518 kali