11 Februari 2008
BM 0% baja canai panas distorsi pasar

JAKARTA: Rencana perpanjangan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.011/2007 tentang pembebasan tarif bea masuk baja canai panas {hot rolled coib/HRC) dengan ketebalan 2 mm dinilai mendistorsi pasar baja nasional, karena importir produsen lebih memilih memperdagangkan HRC daripada mengolahnya. Ketimpangan pasar juga diperparah oleh kebijakan BM 5% untuk HRC dengan ketebalan di atas 2 mm.

Mencuatnya ketimpangan perdagangan itu mengakibatkan upaya pemerintah untuk memajukan daya saing industri baja nasional tidak tercapai. Bahkan adanya peraturan tersebut dinilai hanya akan menekan pendapatan negara dari sektor pajak.

Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Irvan Kamal Hakim memaparkan maksud dikeluarkannya Permenkeu tentang pembebasan bea masuk HRC berketebalan di bawah 2 mm untuk menolong industri pengolahan baja canai dingin (cold rolled coils/CRC) dalam meningkatkan daya saing.

Hingga akhir pekan lalu, lanjutnya, importir produsen yang mendapatkan fasilitas masih memperdagangkan HRC, padahal semestinya dipakai sebagai bahan baku produksi.

"Dalam hal ini memang bukan Krakatau Steel yang dirugikan tetapi pemerintah yang akan kehilangan pendapatan. Padahal yang mau ditolong adalah industri pengolahan baja, bukan pedagang baja," ujar Irvan kepada Bisnis, pekan lalu.

Menurut dia, importir produsen yang memanfaatkan fasilitas BM 0% dari pemerintah untuk kepentingan sepihak, sehingga menimbulkan keguncangan di pasar HRC.

"Kami telah menemukan bukti jelas di lapangan kalau perdagangan itu benar-benar terjadi dan sudah kami tunjukkan kepada Departemen Perindustrian. Bahkan, sampai hari ini pun perdagangan HRC di bawah 2 mm masih terjadi," tuturnya.

Menunggu masukan Direktur Industri Logam Depperin I Putu Suryawirawan mengatakan Depperin belum merekomendasikan apa pun terhadap masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.011/2007 tersebut yang masa berlakunya habis pada 7 Februari 2008 karena masih menunggu masukan dari pelaku usaha.

Kebijakan yang efektif terhitung sejak 7 Agustus 2007 tersebut hanya berlaku selama 6 bulan untuk mendorong perkembangan industri baja nasional.

"Kami belum memutuskan apakah akan diperpanjang atau sebaliknya karena pemerin tah belum mengetahui secara pasti posisi terakhir pasokan HRC di bawah 2 mm milik KS." Menurut dia, pembebasan tarif perlu diberikan kalau dalam negeri belum mencukupi dan industri tidak bisa mengolahnya.

Putu menjelaskan sejak dikeluarkannya Permenkeu tersebut pada 7 Agustus 2007 hingga rentang waktu 6 bulan sejak diberlakukan, pemerintah hanya memberikan izin impor HRC di bawah 2 mm maksimal 150.000 ton.

"Impor ini hanya diberikan kepada produsen yang memiliki fasilitas cold rolling mill [CRM/pengolahan CRC]," paparnya. Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, hanya ada dua produsen yang memanfaatkan fasilitas BM 0% HRC tersebut yakni PT Essar Indonesia sebesar 115.000 ton dan PT Gunung Raja Paksi (Gunung Garuda Group) sekitar 35.000 ton.

General Manager Pemasaran PT Essar Indonesia Shirees Sharma tidak merespons layanan pesan singkat Bisnis, ketika ditanyakan perihal tuduhan perdagangan yang tidak wajar.

Irvan mengatakan Krakatau yang juga memiliki fasilitas cold rolling mill (CRM) tidak memanfaatkan fasilitas BM 0% tersebut karena KS bukan pengusul kebijakan.

Sumber : Bisnis Indonesia, Page : 1 

 Dilihat : 2588 kali