11 Februari 2008
Krakatau Steel Tuding ada Penyalahgunaan

JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.011 Tahun 2007 tentang pembebasan bea masuk impor baja lembaran canai panas (hot rolled coils/ERC) ukuran 2 mm ke bawah telah habis masa berlakunya pada Kamis (7/2). Namun, Departemen Perindustrian (Depperin) mengkaji kemungkinan untuk memperpanjangnya lagi. Tak pelak, produsen dalam negeri pun berteriak.

Krakatau Steel (KS) menyorot tajam rencana tersebut. Direktur Pemasaran BUMN baja tersebut beranggapan, penerapan PMK tersebut tak efektif karena mekanisme pengendalian dan pengaturan impor HRC di lapangan tidak berjalan secara maksimal. Akibatnya, kebyakan yang bertujuan menghindari kelangkaan pasokan bahan baku HRC di dalam negeri itu justru melahirkan iklim usaha yang tidak sehat.

Maksudnya, fasilitas yang bertujuan memudahkan pasokan HRC sebagai bahan baku, ternyata dimanfaatkan secara lain. "Oleh mereka justru dipakai untuk berdagang," kata Irvan, Ahad (10/2) kemarin. "Mestinya kebyakan ini harus disertai kontrol melekat dari pemerintah," lanjutnya bersemangat.

Menurut Irvan, perdagangan dengan mendompleng fasilitas pembebasan bea masuk HRC, membuat pasar baja hilir menjadi terganggu. Soalnya, importir yang mendapat kuota impor HRC 2 mm ke bawah bisa memetik keuntungan ganda. "Mereka bisa untung dobel karena biaya produksinya jadi lebih murah. Selain itu, jualnya juga bisa lebih murah," kata Irvan. Konon, kuota impor HRC 2 mm ke bawah sebesar 150.000 ton, hanya dinikmati dua produsen baja, masing-masing sebesar 115.000 ton dan 35.000 ton.

Direktur Industri Logam Depperin, I Putu Suryawirawan mengatakan, pembebasan bea masuk itu lahir karena produsen nasional mengeluhkan ketidakmampuan Krakatau Steel memasok HRC 2 mm ke bawah. Jadi, kalau BUMN itu sudah bisa memenuhinya, tak perlu lagi pembebasan HRC jenis itu. "Kami baru mau mengkaji apakah benar KS masih tak bisa memenuhi selama enam bulan ini," jelas Putu Suryawirawan.


Sumber : Harian Kontan, Page : 13 

 Dilihat : 3400 kali