11 Februari 2008
KS Minta Setop Insentif Bebas BM Baja

JAKARTA-Perusahaan BUMN baja, PT Krakatau Steel (KS), menolak rencana pemerintah memperpanjang insentif pembebasan bea masuk (BM) baja canai panas (hot rolled co/7s/HRC) berketebalan di bawah 2 milimeter yang telah habis masa berlakunya pada 7 Februari 2008.Insentif pembebasan BM itu dinilai memicu persaingan tidak sehat karena diduga disalahgunakan sebagai instrumen perdagangan.

Direktur Pemasaran KS Irvan Kamal Hakim menjelaskan, insentif pembebasan BM HRC berketebalan di bawah 2 mm seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 85/PMK.011/2007 bertujuan untuk membantu industri baja hilir, terutama produsen pengolahan baja canai dingin (cold rolled coi/s/CRC). 'Tapi, sejak peraturan itu diterbitkan pada Agustus tahun lalu dan berlaku enam bulan, ada upaya menggunakan insentif tersebut untuk memperdagangkan produk impor, bukan menggunakannya sebagai bahan baku produksi," paparnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pemberian insentif pembebasan BM HRC itu justru menimbulkan keresahan jika ditujukan untuk diperdagangkan di dalam negeri. Pasalnya, sebelum adanya ketentuan itu, BM HRC dipatok 5% untuk membentengi produksi nasional dari serbuan produk impor, terutama dari Tiongkok. Sedangkan BM untuk HRC berketebalan di atas 2 mm dikenakan 5%.

"Jika hendak diperdagangkan secara fair, BM baja harus sama-sama 5%. Ini kan tidak. Sebaliknya, kami menemukan bukti jelas di lapangan kalau perdagangan itu benar-benar terjadi dan sudah kami tunjukkan kepada Departemen Perindustrian. Bahkan, sampai hari ini pun perdagangan HRC di bawah 2 mm masih terjadi," tuturnya.

Mencermati dugaan itu, kata dia, KS sebagai produsen baja terintegrasi meminta pemerintah meninjau kembali rencana perpanjangan insentif pembebasan BM HRC berketebalan di bawah 2 mm. "Diperpan

jang atau tidak, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan verifikasi komoditas yang dibebaskan BM tersebut agar tidak kembali menimbulkan unfair trade," katanya.

Tata Niaga Impor Secara terpisah, Direktur Industri Logam Departemen Perindustrian (Depperin) Putu Suryawirawan menjelaskan, pemerintah telah memberikan izin mengimpor HRC di bawah'2 mm sebanyak 150 ribu ton sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 85/PMK.011/2007. Empat perusahaan baja nasional, yakni PT Essar Indonesia, PT Gunung Raja Paksi (Gunung Garuda Group), PT Little Giant, dan PT KS, ditetapkan diperbolehkan mengimpor produk tersebut sesuai alokasi tertentu.

"Pada prinsipnya, insentif itu diberikan kepada produsen yang memiliki fasilitas produksi pengolah baja canai dingin. Jadi insentif pembebasan BM itu akan membantu mereka," tuturnya.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh Investor Daily dari Depperin, hanya dua produsen baja nasional yang memanfaatkan insentif pembebasan BM HRC itu, yakni PT Essar Indonesia sebanyak 115 ribu ton dan PT Gunung Raja Paksi sekitar 35 ribu ton. Sedangkan KS yang juga memiliki fasilitas produksi pengolah baja canai dingin tidak memanfaatkan insentif tersebut. Perusahaan pelat merah itu tidak memerlukan impor HRC berketebalan di bawah 2 mm untuk memproduksi CRC.

Menanggapi usulan dari KS untuk menyetop insentif pembebasan BM HRC, Putu Suryawirawan menegaskan, sebetulnya adanya kebijakan ini karena keluhan industri hilir baja yang tidak mendapatkan pasokan bahan baku yang optimal di dalam negeri. "Depperin sekarang akan membuat kajian dengan KS apakah pasokan HRC berketebalan di bawah 2 mm sudah bisa dipenuhi dalam negeri atau tidak. Jika bisa, tidak perlu diperpanjang insentif tersebut," tuturnya.

Sumber : Investor Daily Indonesia, Page : 22 

 

 Dilihat : 3124 kali