11 Februari 2008
BM Baja 0% Diduga Disalahgunakan

JAKARTA (SINDO)PT Krakatau Steel (KS) mencurigai terjadi penyalahgunaan pembebasan bea masuk (BM) produk baja canai panas (hot rolled coils/HRC).

Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Irvan Kamal Hakim menilai, alih-alih memajukan daya saing industri baja nasional, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 85/ PMK.011/2007 yang berakhir pada 7 Februari lalu telah menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara.

"Fakta-fakta di lapangan membuktikan bahwa produsen yang mendapatkan hak tersebut (impor) justru digunakan untuk berdagang. Kita masih co ba membuktikan hal tersebut," ujar dia di Jakarta belum lama ini.

Irvan menjelaskan, maksud dikeluarkannya PMK tersebut untuk menolong industri pengolahan baja canai dingin (cold rolled coils/CRC) yangkekuranganpasokanHRC di bawah 2 mm. Namun, hingga akhir pekan lalu, kata dia, importir produsen yang mendapatkan fasilitas tersebut justru melakukan perdagangan HRC, bukan dipakai untuk kepentingan internal sebagai bahan baku produksi CRC.

"Dalam hal ini memang bukan KS yang dirugikan, tapi pemerintah yang kehilangan pendapatan. Padahal, yang mau ditolong adalah industri pengolahan baja, bukan pedagang baja," ujar dia.

Importir produsen yang memanfaatkan fasilitas BM 0% dari pemerintah untuk kepentingan sepihak, lanjut dia, sudah bertindak tidak etis sehingga menimbulkan ketidakstabilan dipasar HRC domestik. Sebab, saat ini impor HRC berketebalan di atas 2 mm masih dikenakan BM sebesar 5% sehingga terjadi ketidakseimbangan perdagangan.

Adapun jika hendak diperdagangkan secara adil, BM baja harus sama-sama 5%.Tapi, kata Irvan, aturan pemerintah secara tegas hanya menyatakan bahwa pembebasan BM HRC hanya untuk kepentingan industri pengolahan. "Kami menemukan bukti jelas di lapangan bahwa perdagangan itu benar-benar terjadi dan sudah kami tunjukkan kepada Departemen Perindustrian. Bahkan, sampai hari ini pun perdagangan HRC di bawah 2 mm masih terjadi," tegas dia.

Ketika diminta klarifikasinya, Direktur Industri Logam Depperin I Putu Suryawirawan menjelaskan, sejak dikeluarkannya PMK tersebut pada 7 Agustus 2007, pemerintah hanya memberikan izin impor HRC di bawah 2 mm maksimal 150.000 ton. Volume itu dimanfaatkan PT Essar Indonesia sebesar 115.000 ton dan PT Gunung Raja Paksi (Gunung Garuda Group) sekitar 35.000 ton. "Impor ini hanya diberikan kepada produsen yang memiliki fasilitas cold rolling mill (CRM/pengolahan CRC)," paparnya.

Menanggapi telah berakhirnya PMK No.85/2007 tersebut, Putu menjelaskan, Depperin belum bisa merekomendasikan apakah akan diperpanjang atau sebaliknya karena pemerintah belum mengetahui secara pasti posisi terakhir pasokan HRC di bawah 2 mm milik KS. "Pembebasan tarif perlu diberikan kalau dalam negeri belum mencukupi dan industri tidak bisa mengolahnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) A Safiun mengatakan, pemerintah lebih baik melanjutkan kebijakan tersebut untuk menjaga permintaan baja di masyarakat karena akan menjaga daya saing seperti tujuan awal dikeluarkan PMK tersebut.

"Penghilangan bea masuk HRC dilakukan karena harga baja yang semakin lama semakin tinggi. Kalau kebijakan ini dihilangkan, nantinya industri hilir yang tercekik karena biaya produksi semakin tinggi," ujar Safiun.

Safiun menjelaskan, penyimpangan yang dilakukan importir ini belum terbukti. "Ini tidak masuk akal," ujarnya. Bahan baku yang di impor berupa HRC di bawah 2 mm tidak bisa dijual karena hanya merupakan bahan baku CRC dan tidak bisa dikonsumsi secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu.
(agung kurniawan)S

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Page : 14 

 Dilihat : 4512 kali