31 Januari 2008
Bisnis Rumah Sederhana Tersedak Harga Bahan Bangunan

Industri perumahan dipercaya bakal menemukan kejayaannya kembali pada tahun 2008. Namun, baru saja memasuki awal tahun, industri perumahan sudah mulai dihajar kenaikan harga bahan bangunan. Keadaaan ini jelas membuat kalkulasi biaya produksi yang sudah disusun para developer terpaksa harus dihitung ulang. Lantaran, ekspansi bisnis yang membutuhkan banyak modal, jangan sampai justru macet ditengah jalan.

Kenaikan harga bahan bangunan yang menggila nyaris terjadi di seantero wilayah Indonesia. Lihat saja harga semen di Maluku Utara. Para pedagang semen di provinsi itu menaikkan harga semen hingga 100 persen. Boleh jadi, kelangkaan semen di kawasan itu menjadi bemper alasan mereka.DiTobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) misalnya, harga semen mencapai Rp55.000 per sak. Padahal harga normal semen di daerah itu hanya Rp45.000 per zak.

Kelangkaan semen langsung mengakibatkan banyak pekerjaan konstruksi proyek di kota itu, baik milik pemerintah maupun swasta, termasuk pembangunan rumah warga pun lantas berhenti. Alhasil, para buruh proyek pun terpaksa menganggur. Bukan hanya di Maluku Utara saja harga semen melesat seperti meteor. Di Palu, harga semen sudah mencapai Rp 67 ribu per zak. Bahkan, kenaikan harga semen ikut memicu lonjakan harga bahan bangunan lain. Pendek kata, lonjakan harga Dahan banguna berjalan seiring dengan kenaikan harga bahan pangan.

Sementara Kepala Dinas Perindagkop Sulteng, Musir A Madja mengatakan, kenaikan harga bahan bangunan di pasaran bukan hanya terjadi di Sulteng, tetapi secara nasional. Kenaikan harga bukan karena alasan stok barang kurang, tetapi dampak dari kebijakan pemerintah yang terhitung sejak 1 Desember 2007 menaikan harga BBM industri.

Ia mengakui, kenaikan harga termasuk semen di pasaran di Palu dan sejumlah daerah di Sulteng sudah diatas batas toleransi sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah untuk mengendalikannya. Pemerintah memiliki kewenangan dan hak untuk turun tangan mengatasi gejolak harga. Selain itu juga berhak mengoreksi dan mengatur harga barang karena memiliki dasar hukum UU tentang perlindungan konsumen.

Dampak dari melonjaknya harga bahan bangunan tidak hanya dirasakan warga yang akan dan sedang membangun rumah, tetapi juga terhadap penyelesaian pembangunan proyek pemerintah.

Banyak proyek pemerintah di daerah ini yang dikhawatirkan mengalami keterlambatan karena kenaikan harga bahan bangunan, dan juga kekurangan stok. Kenaikan harga bahan bangun juga menyulitkan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan PU menetapkan harga satuan bangunan (HSB). Hingga kini instansi teknis belum bisa menetapkan HSS, sebab harga bahan bangunan di pasaran tidak stabil, dan terus bergerak naik.

Di satu sisi HSB digunakan untuk perhitungan harga owner estimate (OE). Otomatis keterlambatan penetapan HSB berdampak terhadap proses pelelangan proyek-proyek yang didanai APBN, APBD dan pinjaman menjadi molor. Kenaikan harga bahan bangunan bukan hanya didominasi oleh semen saja. Di Manado, harga bahan bangunan yang naik tajam justru seng dan besi. Buntutnya, Masyarakat pun mengalami kesulitan menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi rumah.

"Harga seng mengalami kenaikan 4,26 persen hingga 9,38 persen, harga besi beton dari 23 persen hingga 37 persen, serta harga paku besi naik paling mencolok hingga 62,5 persen," kata Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Sulut, Janny Rembet.

Janny mengatakan bahan bangunan tersebut merupakan bahan pokok membangun rumah ataupun rehabilitasi, makanya kenaikannya yang cukup tinggi ini akan menimbulkan kesulitan bagi warga Manado di tengah daya beli yang masih relatif pas pasan. "Kenaikan harga bangunan tersebut sebagai dampak harga besi baja yang terus mengalami kenaikan di pasar internasional," kata Janny.

Perbandingan harga pekan ini dan pekan lalu, seng gelombang 0,20 mm Rp55.000 per lembar (pekan lalu Rp32.000), seng gelombang 0,30 mm Rp49.000 (47.000); seng plat 0,20 mm Rp35.500 (33.500), seng plat 0,30 Rp49.000 (47.000). Besi beton 6 mm Rp14.500 (11.750), besi beton 8

mm Rp32.500 (25.000), besi beton 10mm Rp52.500 (Rp38.500), besi beton 12 mm Rp72.500 (55.000) per ujung. "Sedangkan paku besi 2,5 inch yang semula hanya Rp8000 per Kilogram (Kg) sudah naik menjadi Rp 13.000, naik sebesar 62,50 persen," urai Janny.

Dengan naiknya berbagai bahan bangunan, lantas sejauhmana imbasnya bagi industri perumahan. Menurut Setyo Maharso, Sekretaris Umum DPD REI DKI Jakarta, bagi kalangan pengembang perumahan sederhana, kenaikan harga bahan bangunan terasa sangat mengganggu perkembangan bisnis. Lantaran, komponen bahan bangunan memakan sekitar 60-70 persen dari biaya produksi. "Bayangkan, kenaikan besi mencapai sekitar 25 persen. Sementara semen sudah naik 10 persen," urai Setyo.

Sedang bahan bangunan yang berasal dari alam seperti pasir, kata Setyo, meski dari penambangan harganya tidak naik, namun biaya transportasinya ikut melonjak. "Jadi kalau semuanya kenaikan harga bahan bangunan ditotal, jelas membuat pengembang RSH susah," tandasnya.

Disisi lain, papar Setyo, harga Rsh tak mungkin didorong lebih tinggi. Apalagi, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga masih belum kuat. Oleh sebab itu, kalangan pengembang meminta pemerintah memperbesar alokasi anggaran APBN untuk sektor perumahan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komisi beberapa waktu lalu, Ketua umum Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria kembali meminta pemerintah menaikan anggaran subsidi perumahan menajdi 1 persen dari total APBN. "Ini agar daya beli masyarakat menjadi lebih kuat," ujar Teguh beralasan. Dia menambahkan, dengan alokasi anggaran 1 persen dari APBN, maka subsidi untuk sektor perumahan menjadi Rp 8 triliun. "Jadi banyak yang bisa dibntu dengan subsidi sebesar itu," imbuh Setyo.

Menurut Setyo, dana subsidi tersebut bisa dialokasikan untuk skim subsidi uang muka. Misalnya, kalau semula uang muka pembelian Rsh PNS atau TNI/Polri sebesar Rp 10 juta, maka dengan penambahan subsidi, uang muka pembelian rumah bisa didongkrak menjadi Rp 15 juta.

Apa yang diusulkan oleh REI memang bisa membantu perkembangan industri perumahan. Apalagi, selain program sejuta Rsh, pemerintah juga mencanangkan pembanguan seribu tower rumah susun. Nah masalahnya sekarang, darimana uang subsidi itu berasal. Lantaran, dengan keuangan pemerintah yang 'mepet', rasanya keinginan pengembang anggota REI sulit diwujudkan. Namun, pemerintah punya alternatif lain, lain menjaga agar birokrasi tidak menggerogoti dunia usaha. Dengan begitu, modal pengembang bisa sepenuhnya disalurkan untuk bisnis, dan tidak untuk memberi 'dana siluman'bagi birokrasi. Des, pilihan ada ditangan pemerintah. Kecuali kalau ingin industri perumahan jalan di tempat.

Sumber : Harian Ekonomi Neraca, Page : 11 

 

 

 Dilihat : 4138 kali