31 Januari 2008
'BUMN Bukan Lembaga Publik'

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu menegaskan, BUMN bukan lembaga publik, melainkan badan usaha atau lembaga privat yang melakukan kegiatan bisnis dengan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

"Tidak ada keinginan sama sekali BUMN tidak mau transparan, malah kami akan daftarkan Pertamina dan Krakatau Steel ke Bursa Efek Indonesia walaupun bukan BUMN terbuka agar bisa transparan," kata Said Didu di Jakarta, Selasa (29/1).

Pernyataan itu dikemukakan Said Didu menanggapi tarik ulur berbagai pihak untuk memasukkan BUMN sebagai badan publik dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMfP). Menurut Said, BUMN merupakan badan usaha dan badan hukum tetapi bukan instansi pemerintah. Untuk itu, kekayaan BUMN bukan kekayaan negara. "Termasuk juga piutang dan utang BUMN bukan piutang dan utang negara," ucapnya seperti dikutip Antara. Sementara itu, Pit Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Depar temen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) Fredy Tulung juga menuturkan, BUMN tetap bukan lembaga publik melainkan badan usaha yang memiliki kerahasiaan sesuai UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

"Ada kompetisi, ada strategi, ada kerahasiaan. Selama dia badan usaha maka ada kerahasiaan perusahaan. Dan BUMN tunduk pada peraturan UU No 19 /2003 tentang BUMN," katanya.Freddy mengatakan, jika BUMN harus terbuka kepada masyarakat rahasia perusahaan akan diketahui oleh kompetitornya yang bisa mengakibatkan BUMN tersebut kalah bersaing.
Kontrol Publik Sementara itu, Ketua Tim Penyelamatan dan Pembelaan Aset Telekomunikasi Indonesia Syahrul Ahyar mengatakan, BUMN diharapkan bisa memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, sehingga publik haras ikut terlibat mengontrol BUMN.

"Tidak semua ditransparankan apalagi kalau menyangkut strategi perusahaan yang harus dirahasiakan. Tapi tetap ada hal yang harus dikontrol publik agar BUMN menjadi transparan dan kompetitif," katanya.Ketua Panja RUU KMIP DPR Arif Mudatsir menjelaskan, BUMN harus mengakomodasi aspek transparansi dan aspek akuntabilitas."RUU KMP ini alat masyarakat untuk mengontrol badan publik dan BUMN itu mengembang fungsi guna menambah kekayaan negara melalui kegiatan bisnis," ujar Arif, (hut)

Sumber :  Investor Daily Indonesia, Page : 16 

 Dilihat : 3387 kali