31 Januari 2008
BUMN Bukan Lembaga "Sapi Perah"

Harian Ekonomi NERACA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh bangsa ini jumlahnya mencapai lebih Dari 150 perusahaan.Tapi dari ratusan BUMN tersebut, hanya puluhan saja yang mampu meraih laba dan menyetor dividen buat negara. Selebihnya, BUMN tersebut mengalami kerugian.

Untuk menyehatkan BUMN ini, telah banyak konsep ataupun formula ditawarkan.Tapi, hingga kini belum tampak langkah kongkrit untuk membuat BUMN menjadi sehat. Salah satu konsep penyehatan BUMN adalah menyatukan perusahaan sejenis dan dibentuk sebuah perusahaan induk. Misalkan, perusahaan perkebunan yang jumlahnya puluhan itu, disatukan manajemennya menjadi manajemen satu atap. Begitu juga dengan BUMN yang bergerak dalam bidang farmasi misalnya.

Tapi sayangnya, wacana atau konsep tersebut hingga kini belum juga terwujud. Faktanya kini, BUMN masih menjadi ajang rebutan dari partai politik maupun pemerintah yang sedang berkuasa untuk dijadikan sebagai sapi perah.
Jadi wajar saja, langkah untuk memperbaiki kinerja BUMN saat masih jalan di tempat.

Nah, dari puluhan BUMN yang sehat inilah, banyak pihak berebut pengaruh terhadap BUMN ini. Bahkan, secara kasat mata, terlihat BUMN tertentu telah menjadi sumber pendanaan dari instansi atau kaki tangan pemerintah.

Padahal semua tahu, BUMN bukan lembaga publik melainkan badan usaha yang mempunyai kerahasiaan perusahaan sesuai UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN. BUMN tetap bukan lembaga publik melainkan badan usaha atau lembaga privat yang melakukan kegiatan bisnis di mana modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Tidak ada keinginan sama sekali BUMN tidak mau transparan, malah kami akan daftarkan Pertamina dan Krakatau Steel ke Bursa Efek Indonesia walaupun bukan BUMN terbuka agar bisa transparan," kata Said Didu di Jakarta, Selasa (29/1).

BUMN merupakan badan usaha dan badan hukum tetapi bukan instansi pemerintah. Oleh karena itulah, kekayaan BUMN bukan kekayaan negara. Termasuk juga piutang dan utang BUMN bukan piutang dan utang negara. Utang BUMN kepada negara tidak perlu dibayar tetapi nyatanya harus dibayar, karyawan BUMN juga nyatanya bukan PNS dan tidak menjadi beban APBN.
Selain itu, aset BUMN nyatanya bisa digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.

Padahal, banyak pihak berharap BUMN bisa memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat sehingga publik harus turut terlibat mengontrol BUMN.

Soal, apakah BUMN, perlu transparan atau tidak. Memang perlu kejelasan. Buat BUMN yang kebetulan perusahaan publik, tentunya transparansi merupakan harga mati. Dan transparansi yang dimaksud tentunya bukan semua harus dapat dibuka di muka umum. Misalnya, strategi usaha, atau racikan atau formula dari suatu resep, tentunya ini tidak dapat diungkap kepada umum, karena ini menyangkut rahasia perusahaan yang sensitf.

Tidak semua ditransparankan apalagi kalau menyangkut strategi perusahaan yang harus dirahasiakan. Tapi tetap ada hal yang harus dikontrol publik agar BUMN menjadi transparan dan kompetitif.*

Sumber : Ade Ardi Wartawan Harian Ekonomi Neraca, Page : 1

 Dilihat : 3198 kali