28 Januari 2008
Menkeu Belum Terima Surat Antidumping

JAKARTA. Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Pangestu telah menyetujui penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada produsen baja canai panas atau hot rolled coils (HRC) dari China, Rusia, Thailand, Taiwan, dan India. Cuma, entah kapan penerapan BMAD itu.

Sebab, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku belum menerima surat permohonannya. "Belum sampai ke saya," katanya, kemarin (25/1).
Padahal Mari menyatakan telah mengirimkan surat permohonan pemberlakukan BMAD kepada Sri Mulyani, pekan lalu.' "Pemberlakukan BMAD masih menunggu surat resmi Menkeu," kata Mari kepada KONTAN, usai Rapat di Kantor Menko Ekonomi, kemarin.
Menurut Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Halida MiLjani, Mendag setuju menerapkan BMAD sebagai rekomendasi KADI. Sebagai institusi yang berhak menuduh dumping, KADI telah melakukan investigasi adanya dumping baja lebih daii setahun.

Pengenaan BMAD ini nanti akan berlaku selama lima tahun. Setelah itu, KADI akan mengkaji lagi ketetapan tersebut. Namun, jika produsen baja itu keberatan dengan keputusan pemerintah, mereka dapat menggugat ke forum perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO). "Ini merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan industri baja nasional," kata Halida.
Sekadar mengingatkan, KADI sebenarnya sudah merekomendasikan BMAD sejak akhir tahun lalu. Salah satu satu perusahaan yang mendapat sanksi terbesar itu adalah importir daii India, yang kena 56,51%. Sebab perusahaan tersebut dinilai membandel.

Selain itu, pabrik baja Rusia terkena 5,58%-49,47%. Perusahaan Taiwan dikenai tarif ()%37,02%. Sedangkan baja Thailand mendapat 7,52% hingga 27,44%. Keputusan KADI itu berdasarkan petisi dari PT Krakatau Steel.
Asnil Bambani, Gentur Putro

 

 Dilihat : 4901 kali