27 Januari 2008
Privatisasi BUMN Terancam Gejolak Finansial

Swastanisasi perusahaan-perusahaan negara diprediksi tak menuai hasil maksimal tahun ini. Gejolak finansial yang masih terus berlangsung, berpotensi menurunkan nilai privatisasi BUMN.

PREDIKSI ini sendiri berkaca dari target privatisasi tahun lalu yang tak tercapai akibat harga penjualan saham BNI terlalu rendah akibat dampak krisis sub prime mortgage di AS.

"Gejolak finansial bukan terjadi tiba-tiba, tapi bisa diprediksi. Dengan keadaan seperti itu, target privatisasi 2008 bisa tak tercapai," kata anggota Komisi XI DPR, Rama Pratama di Jakarta.

Tahun lalu, setoran privatisasi ditargetkan Rp 3,3 triliun dan hanya tercapai Rp 3,09 triliun. Tahun ini, setoran privatisasi dipatok Rp 1,5 triliun dalam APBN 2008.

Pemerintah sendiri lewat Kementerian BUMN terus mengonkretkan rencana privatisasi 30 BUMN. Yang termasuk akan diprivatisasi adalah PT Krakatau Steel (KS) dan PT Iglas (Industri Gelas).

Menneg BUMN Sofyan Djalil mengungkapkan, privatisasi itu dilakukan karena kondisi dan kinerja BUMN terkait kurang bagus. "Kami sempat minta Komite Privatisasi melakukan privatisasi lebih dari 30 BUMN. Tetapi, sebagai catatan, privatisasi itu bukan berarti menjual, namun memberdayakan BUMN tersebut," ujar Sofyan usai peluncuran kemasan baru di pabrik PT Semen Gresik Tbk Jumat (25/1).

Menurutnya, karena privatisasi bermaksud untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mekanisme yang akan ditempuh, antara lain, mencari investor baru. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah internal.

"Jadi, privatisasi tidak selalu berarti dijual, tetapi dikawinkan. Memang ada yang akan dijual. Tetapi, melalui IPO (initial public offering atau penawaran saham perdana)," katanya seraya menambahkan jika porsi saham yang dijual diperkirakan 15 persen.

Ia menyebut, saat ini kapasitas produksi PT Krakatau Steel mencapai 2,2 juta ton per tahun. Setelah IPO, diharapkan kapasitas produksinya bisa meningkat menjadi 2,5 juta ton per tahun. Hal sama juga diharapkan terjadi pada PT Iglas.

Sedangkan PT Industri Soda Indonesia (ISI) akan dilikuidasi. Alasannya, kata Sofyan, tidak ada harapan. Selain kalah bersaing dengan produsen sejenis, kata dia, PT ISI sulit berkembang. "Jalan satu-satunya adalah dilikuidasi," tegasnya.

Dia juga menyebut BUMN yang perlu perhatian khusus, yaitu PT Pertamina dan PT PLN. "Sebab, (BUMN) itu di luar kontrol kami. Misalnya, untuk PT PLN, tarif (listrik) tidak naik. Namun, di sisi lain harga BBM naik, otomatis subsidi meningkat," jelasnya.

Kementerian BUMN diakuinua juga segera merombak manajemen PT Pertamina (Persero). Kebijakan itu dilakukan lantaran Pertamina lamban merestrukturisasi organisasi. Rencananya, pergantian direksi dilakukan paling lambat pekan depan.
"Tidak semua direksi diganti. Itu bukan untuk mengubah orangnya, tetapi membuat perusahaan lebih efektif," kata Sofyan.

Sebelumnya, Sofyan mengatakan pelaksanaan program tahunan privatisasi (PTP) 2008 yang mencakup 34 perusahaan plat merah akan dimulai pada triwulan 11-2008.

"Mudah-mudahan bisa dilakukan pada triwulan II karena sekarang masih persiapan. Tapi, itu bergantung kondisi pasar," kata Sofyan usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Dalam rapat Komite Privatisasi yang memfinalisasi PTP 2008 Rabu (23/1) malam, Sofyan mengungkapkan tak kurang dari 34 BUMN disetujui untuk diprivatisasi.

Empat BUMN itu diantaranya adalah carry over PTP 2007, yaitu Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Industri Gelas dan Cambridge Primissima.

"Pengajuan izin kepada DPR kami lakukan pada akhir Januari atau awal Februari. Kalau sudah disetujui, tinggal dilihat timing-nya sehingga kita punya waktu lebih banyak," ucap Sofyan.

Sebagian besar hasil privatisasi BUMN, sambungnya, diperuntukkan bagi pengembangan perseroan. Sementara pemasukan bagi pos privatisasi di APBN 2008 senilai Rp 1,5 triliun akan bersumber dari penjualan saham Bank BNI.

Sebenarnya, lanjutnya, privatisasi BUMN bukan hal yang wajib. Tetapi kebijakan itu perlu dilakukan untuk memberdayakan perusahaan plat merah. "Jika privatisasi bisa memberdayakan BUMN, itu hukumnya menjadi wajib," sebutnya.
Untuk pengajuan advisor dalam rencana privatisasi, Sofyan menyebut masih menunggu persetujuan parlemen.
REN/JPNN

Sumber : Rakyat Merdeka, Page : 20 

 Dilihat : 3470 kali