25 Januari 2008
Pemerintah diminta percepat BMAD baja

JAKARTA: Pemerintah diminta mempercepat pemberlakuan bea masuk antidumping (BMAD) baja karena dapat menjadi benteng bagi industri nasional dari gempuran produk asing.

Anggota Komisi VI DPR membawahi bidang industri dan perdagangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan praktik dumping dalam perdagangan baja terjadi, karena importir mendapat perlindungan dari pemerintah negara asal. Tujuannya, untuk melindungi industri baja di negara mereka.

Oleh karena itu, menurut dia, sangat masuk akal bila pemerintah Indonesia membendung praktik dumping tadi dengan memberlakukan BMAD.
"Aturan BMAD harus cepat diberlakukan. Kalau tidak, industri baja nasional akan hancur," ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia menyatakan hal itu menanggapi pembahasan BMAD baja di Departemen Keuangan. Menurut Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), putusan BMAD untuk produk baja HRC tinggal diketuk oleh Menkeu, setelah sebelumnya diserahkan oleh Mendag Iron & Steel Statistic Bureau melaporkan pada 2005 permintaan baja kasar (crude steel) dunia 998 juta ton per tahun. Namun-produksinya mencapai 1,125 miliar ton dengan kapasitas terpasang l,80 miliar ton. Dengan demikian, terjadi kelebihan pasok 125.juta ton. Surplus produksi tadi diperkirakan berlanjut dan dalam dua tahun ke depan (2010) volumenya mencapai 240 juta ton.Kondisi ini mendorong industri baja global cenderung menjual produk secara dumping ke berbagai negara yang pasarnya sangat terbuka seperti Indonesia.

Jangan ragu Pengamat ekonomi dari Indef, Avaliani, menganjurkan pemerintah jangan ragu mempersoalkan praktik dumping baja. "Sebab kasus dumping baja hanya satu dari sekitar 100 praktik dumping pada berbagai jenis komoditas."Produk nasional yang berkualitas internasional, menurut dia, pasti digempur dengan produk yang sama dari negara lain dengan cara dumping.

Dia juga mengingatkan bila BMAD diterapkan Indonesia, negara importir pasti tidak akan tinggal diam. "Kemungkinan mereka akan memasukkan produk baja dengan spesifikasi lebih rendah dari SNI."
Lantaran itu, Hasto menyarankan agar pemerintah memperketat pengawasan peredaran baja di bawah SNI.Caranya, menurut dia, antara lain membekali aparat Bea dan Cukai dengan pengetahuan baja bekualifikasi SNI.


Sumber : Bisnis Indonesia, Page : T6 

 Dilihat : 4833 kali