25 Januari 2008
Privatisasi BUMN Dilaksanakan Triwulan II-2008

JAKARTA-Kementerian Negara BUMN menargetkan privatisasi BUMN dilaksanakan mulai triwulan 11-2008 setelah mendapatkan persetujuan DPR paling lambat akhir Maret tahun ini. Pemerintah mengusulkan 34 BUMN diprivatisasi ditambah luncuran (carry over) privatisasi empat BUMN tahun lalu yang belum tuntas.

Program luncuran privatisasi BUMN pada 2007 yang belum disetujui DPR adalah PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Indonesia, PT Iglas, dan PT Cambric Primissima. Metode privatisasi empat BUMN ini diusulkan lewat penjualan strategis (strategic sales).

Menneg BUMN Sofyan Djalil mengatakan, Komite Privatisasi BUMN menargetkan persetujuan rencana privatisasi 34 BUMN rampung paling lambat akhir Januari 2008. "Saya ingin dorong persetujuan privatisasi bisa diberikan DPR lebih cepat, sehingga pada kuartal 11-2008 sudah bisa dilaksanakan," ujar Sofyan usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (24/1).

Menurut dia, pemerintah akan mendapatkan harga privatisasi saham BUMN lebih optimal bila persetujuan DPR keluar pada triwulan 1-2008. "Privatisasi sangat erat kaitannya dengan waktu. Sebagai contoh, akibat persetujuan privatisasi dari DPR lambat pada 2007, harga rights issue PT Bank Negara Indonesia Tbk tidak optimal," tuturnya.

Menneg BUMN mengungkapkan, pihaknya telah meminta BUMN yang akan diprivatisasi melalui penawaran umum perdana (IPO) saham menyiapkan seluruh kebutuhan privatisasi. "Kami minta supaya semua BUMN yang akan IPO melakukan persiapan karena privatisasi diharapkan terlaksana mulai triwulan II tahun ini, tergantung kondisi pasar," paparnya.

10 BUMN IPO Sofyan Djalin juga mengemukakan, privatisasi 10 BUMN akan dilaksanakan melaui IPO saham di bursa efek. "Kami menargetkan sebagian besar dana hasil privatisasi dimanfaatkan bagi pengembangan perusahaan. Soalnya, hanya Rp 1,5 triliun yang disetorkan ke APBN 2008," ujarnya.

BUMN yang bakal diprivatisasi dengan menggunakan metode IPO saham meliputi PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN IV, dan PTPN VII, PT Waskita Karya, PTSucofindo, PT Surveyor Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, serta PT Semen Baturaja.

Meski demikian, menurut dia, pemerintah tetap membuka opsi penjualan strategis pada BTN, Krakatau Steel, dan Sucofindo. Pemerintah juga berencana melaksanakan penyertaan langsung (private placement) sekitar 20% saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) kepada investor strategis dan penerbitan saham baru PT Adhi Karya Tbk.

Di sisi lain, kata Menneg BUMN, Pemerintah mengusulkan jumlah saham yang dilepas kepada publik maksimal 40%. Dengan demikian, kepemilikan saham pemerintah tetap mayoritas di BUMN tersebut.

Dia menjelaskan, privatisasi BUMN sangat dibutuhkan guna meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Keterbatasan dana telah menyebabkan sejumlah BUMN tidak bisa ekspansi, meskipun bisnis yang digelutinya sangat menjanjikan.

Sumber : Investor Daily Indonesia

 

 Dilihat : 3342 kali