22 Januari 2008
37 BUMN Tunggu Putusan KP

JAKARTA (SINDO)Kementerian Negara BUMN mengajukan 37 BUMN yang akan diprivatisasi kepada Komite Privatisasi (KP). Jumlah itu bertambah dari rencana semula 28 BUMN.

"Itu BUMN yang diajukan ke Komite Privatisasi, namun keputusannya masih belum final," kata Meneg BUMN Sofyan Djalil di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR,di Jakarta kemarin.Dia menambahkan, jumlah itu bisa berkurang karena masih belum final dibahas oleh komite privatisasi: Setelah mendapatkan keputusan dari Komite Privatisasi, Meneg BUMN akan mengajukan izin kepada DPR. BUMN yang akan diprivatisasi, jelas dia, adalah PT Asuransi Jasa Indonesia; PT Bank Tabungan Negara; Jakarta Loyd; Krakatau Steel; Industri Sandang; PT Inti; Rukindo; Bahtera Adiguna; PTPN III, PTPN IV, PTPN VIII; Sarana Karya; PT Semen Baturaja; dan PT Waskita Karya. " Selanjutnya adalah, Sucofindo; Surveyor Indonesia; Kawasan Berikat Nusantara; Kawasan Industri Medan; Kawasan Industri Makassar; Kawasan Industri Wijaya Kusuma; PT Bank Negara Indonesia Tbk; PT Adhi Karya Tbk; PT Pembangunan Perumahan; Surabaya Industri Rungkut; Rekayasa Industri; PT Dirgantara Indonesia; PT Boma Bisma; PT Barata; PT Industri Kereta Api (Inka); PT Dok Perkapalan Surabaya; PT Dok Koja Bahari; Virama Karya; Yodya Karya; Kimia Farma; Indo Farma; PT Kertas Kraft Aceh; dan Perhutani.

Sementara itu, beberapa BUMN yang akan melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) adalah Jasindo; PTPN HI; PTPN IV; PTPN VH; Sucofindo; PP; Waskita Karya. Sementara BUMN yang akan diakuisisi adalah Bahtera Adiguna yang akan diakuisisi PT Batu Bara Bukit Asam Tbk. Selain itu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) akan diakuisisi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).'

Sofyan mmenegaskan privatisasi BUMN, lebih banyak ditujukan untuk kemajuan BUMN, menambah modal BUMN, dan bukan untuk menutup setoran APBN. Dia mengatakan setoran privatisasi di, tahun 2008 sebesar Rpl,5 triliun, bisa ditutup dari konversi kontrak PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
"Jadi targetnya kecil jika dibandingkan dengan program privatisasi yang ingin kita lakukan," kata dia.

Sementara itu, BUMN yang dikeluarkan dalam program tahunan privatisasi adalah Bukopin. Sebelumnya saham pemerintah di Bukopin sebesar 18,47% juga akan dilepas di pasar. Namun hal itu batal dilakukan karena pemerintah menganggap pemerintah masih membutuhkan sebagai bentuk dukungan kepada UKM.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi VI Nusron Wahid mendukung privatisasi. Namun, tegas dia, rencana itu harus disertai dengan sosialisasi. "Selama ini privatisasi identik dengan penjualan aset Negara atau upaya pemerintah untuk mendapat jalan pintas. Tapi sebenarnya privatisasi adalah hal yang biasa, yang juga dilakukan di negara lain," katanya. Menurut dia, melalui sosialisasi diharapkan masyarakat melihat privatisasi secara konseptual, di mana privatisasi itu akan membawa kebaikan bagi BUMN.

Dalam raker tersebut diputuskan bahwa dalam pelaksanaan privatisasi Kementerian Negara BUMN harus harus berkonsultasi dengan Komisi VI DPR. Privatisasi juga ditekankan kepada peningkatan aset BUMN, bukan disetorkan kepada negara.
(nunung ahniar)

Sumber : Harian Seputar Indonesia

 Dilihat : 2486 kali