22 Januari 2008
37 BUMN Diusulkan Diprivatisasi

Privatisasi dilakukan tidak untuk menjual BUMN melainkan menambal setoran APBN.Jurnal Nasional KEMENTERIAN Negara BUMN mengusulkan 37 BUMN tahun ini untuk diprivatisasi, meskipun 37 BUMN yang diusulkan itu sebelumnya telah diserahkan ke DPR. "Kita bawa dulu ke Komite Privatisasi mudah-mudahan sudah final," kata Menteri Negara (Menneg) BUMN, Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin (22/1).

Dia mengatakan, Kementerian Negara BUMN dalam memutuskan BUMN mana saja yang akan diprivatisasi amat mempertimbangkan sektor BUMN tersebut. Ada sebagian persetujuan privatisasi dilakukan di tingkat individual tetapi Komite Privatisasi belum memberikan keputusan untuk persetujuannya.

37 BUMN yang sempat diserahkan kepada DPR merupakan bahan diskusi sehingga masih ada kemungkinan nama-nama BUMN yang akan diusulkan untuk privatisasi akan bertambah atau berkurang.Dia menambahkan, privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN itu melainkan untuk menambal setoran APBN termasuk memberdayakan banyak BUMN. "Itu akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis," katanya.

BUMN yang diusulkan untuk diprivatisasi di antaranya PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, dan Industri Sandang.

Setoran Privatisasi Dalam kesempatan tersebut Sofyan mengatakan, setoran privatisasi bagi APBN 2008 sebesar Rp 1,5 triliun direncanakan ditutup dari penjualan saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. "Kalau Rp 1,5 triliun untuk APBN artinya target sangat kecil dibandingkan dengan program privatisasi yang ingin kita lakukan. Rpl,5 triliun itu bisa kita lakukan tanpa usaha khusus," katanya.

Dia menjelaskan, masih ada saham PGN yang telah mendapatkan persetujuan sebelumnya untuk diprivatisasi. "Ada saham PGN yang sudah mendapat persetujuan sebelumnya, itu tinggal kita jual saja. Kita convert menjadi saham," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah sempat membantu PGN yang kemudian jumlah bantuan tersebut dialihkan menjadi ekuitas atau penambahan kepemilikan saham pemerintah. Sejak saat itu kepemilikan saham pemerintah di PGN naik menjadi lebih dari tiga persen.

Kenaikan saham tiga persen itulah yang sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi dan DPR untuk diprivatisasi.Melalui privatisasi, pihaknya ingin memberdayakan BUMN menjadi lebih efisien dan sehat, hanya saja kerap istilah privatisasi memancing pro dan kontra berbagai pihak.

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 5

 Dilihat : 3564 kali