21 Januari 2008
12 BUMN dilego ke pemodal strategis

JAKARTA: Pemerintah berencana melego mayoritas saham 12 BUMN kepada pemodal strategis dan satu BUMN ke pasar modal melalui penawaran umum kedua.

Rencana itu merupakan privatisasi tambahan tahun ini yang diusulkan oleh Meneg BUMN Sofyan A. Djalil kepada Komite Privatisasi seiring dengan privatisasi 28 perusahaan pelat merah.

Sejumlah nama BUMN yang masuk daftar privatisasi tambahan a.l. PT Boma Bisma Indra, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok & Perka palan Surabaya, PT Industri Kapal Indonesia, PT Industri Kereta Api, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Kertas Kraft.

Sebagian saham PT Kimia Farma Tbk dijadwalkan dilepas melalui penawaran umum kedua, sedangkan PT Indofarma Tbk dijual kepada investor strategis.

Sumber Bisnis mengatakan usulan privatisasi tambahan itu masih menunggu persetujuan dari Komite Privatisasi. "Setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Privatisasi, hasilnya akan ditawarkan kepada DPK," ujarnya akhir pekan lalu.

Pemerintah juga berencana melego saham PT Virama Karya kepada PT Adhi Karya Tbk, sedangkan saham PT Yodya Karya bakal dijual kepada PT Wijaya Karya Tbk.

Saham di PT Brantas Abipraya, PT Istaka Karya, dan PT Indah Karya akan dialihkan kepada PT Pembangunan Perumahan, sedangkan saham PT Indra Karya dialihkan kepada PT Hutama Karya. "PT Nindya Karya kemungkinan berdiri sendiri," katanya.

Meneg BUMN Sofyan Abdul Djalil ketika dikonfirmasi tidak bersedia menjelaskan secara detail. "Yang jelas kami akan mempercepat program restrukturisasi BUMN," ujarnya.

BUMN masuk program privatisasi 28 perusahaan a.l. BUMN Perkebunan (PTPN lil, PTPN IV, PTPN VII), Pengelola Kawasan Industri (Jakarta, Medan, Semarang, Makassar, Surabaya), Sucofindo, Krakatau Steel, dan BUMN Karya (Waskita Karya, Adhi Kaiya).

Privatisasi untuk BUMN Perkebunan akan ditempuh melalui mekanisme IPO (initial publik offering) dengan melepas kepemilikan maksimal 40% dan dimintakan persetujuan kepada DPR di kuartal 1/2008 dengan harapan bisa segera dilakukan IPO. Untuk BUMN keuangan seperti asuransi, pemerintah belum memuluskan secara pasti strategi privatisasinya meski kemungkinan besar akan IPO.

PP Perusahaan Publik Sofyan menambahkan Kementerian BUMN akan menerapkan peraturan pemerintah mengenai go public perusahaan kepada seluruh perusahaan milik negara.

"PP tersebut berisi satu pasal yaitu BUMN yang memenuhi syarat dapat menjadi perusahaan publik. Kami akan memaksa semua BUMN menjadi perusahaan publik." Dia menegaskan menjadikan seluruh BUMN sebagai perusahaan publik tidak berani terdapat pengalihan saham.

"Semua berjalan apa adanya, tetapi BUMN diminta tunduk kepada UU Pasar modal dan harus patuh terhadap peraturan mengenai keterbukaan informasi."

Pada tahap awal. Kementerian BUMN akan menjadikan PT Krakatau Steel dan PT Pertamina sebagai perusahaan terbuka meskipun sahamnya tidak tercatat di bursa saham.

Sumber : Bisnis Indonesia

 Dilihat : 3632 kali