21 Januari 2008
Pemerintah Siapkan PP Baru

BUMN BISA JADI PERUSAHAAN PUBLIK NON-LISTED JAKARTA (SINDO) Kementerian Negara BUMN akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) mengenai perusahaan publik yang tidak diperdagangkan di bursa (nonlisted).

Hal itu dilakukan untuk memungkinkan BUMN menjadi perusahaan publik nonlisted. "Dalam PP itu akan dikeluarkan satu pasal yang menyatakan bahwa BUMN yang memenuhi syarat dapat menjadi perusahaan publik nonlisted. Dengan demikian ketentuan UU Pasar Modal dapat tercapai," kata Meneg BUMN Sofyan Djalil di Jakarta barubaru ini.

Seperti diketahui, rencana sejumlah BUMN menjadi perusahaan publik nonlisted terkendala UU No8/1995 tentang Pasar Modal. Sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut, definisi perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3 miliar. Sementara pemegang saham BUMN hanya satu, yaitu pemerintah.

Sofyan menuturkan, UU tersebut mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan 300 pihak itu adalah orang per orang atau perusahaan. Sebelumnya, Sofyan menafsirkan bahwa BUMN itu dimiliki oleh rakyat Indonesia yang berjumlah 220 juta lebih.
"Untuk itu butuh ketentuan khusus yang dapat ditetapkan oleh peraturan lain pemerintah," kata dia.

Dia berharap, rencana itu dapat selesai pertengahan tahun ini sehingga PT Pertamina dan PT Krakatau Steel (KS) dapat menjadi perusahaan publik nonlistedpertama di BUMN.

Menurut Sofyan, rencana menjadi perusahaan publik nonlisted itu untuk meningkatkan transparansi dalam tubuh BUMN. Perusahaan pelat merah itu akan tunduk kepada UU Pasar Modal,melakukan prinsip keterbukaan, dan mendapatkan denda jika melanggar aturan. Nantinya, lanjut dia, BUMN yang telah siap dan yang memiliki dampak yang luas seperti Pertamina, KS, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan dipaksa untuk menjadi perusahaan publik.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany mengatakan, untuk menjadi perusahaan publik, Pertamina dan KS dapat melakukan persiapan sambil menunggu PP tersebut. Persiapan itu antara lain melakukan pernyataan pendaftaranjaporan keuangan standar pasar modal, dan membuat prospektus.

"Laporan keuangan standar pasar modal itu kan dari segi formatnya harus diaudit dikantor akuntan publik yang terdaftar di pasar modal. Jadi, itu bisa dipersiapkan terlebih dahulu," tuturnya.

Fuad menambahkan, dalam UU Pasar Modal, dibuka peluang untuk membuat PP, termasuk aturan-aturan yang belum ada di dalamnya. Nantinya Bapepam-LK akan memberikan penjelasan bagaimana mempersiapkan diri menjadi perusahaan publik.Seperti diberitakan sebelumnya, KS berniat menjadi perusahaan publik nonlisted pada pertengahan 2008 sebagai persiapan go public pada 2009. Pihak KS memang telah melakukan pembicaraan dengan Bapepam-LK bagaimana menjadi perusahaan publik.

"Dengan menjadi perusahaan publik, KS menilai persiapan pelepasan saham perdana (initia! public ojferingflPO) menjadi lebih mudah," kata Direktur Pemasaran KS Irvan Kamal Hakim beberapa waktu lalu.

Sementara dari pihak Pertamina, menjadi perusahaan publik rumlisted dapat menjadi sarana latihan sebelum menjual saham di pasar modal.
"Meneg BUMN menginginkan Pertamina agar menjadi pelopor," kata Coorporate Secretary Pertamina Sudirman Said.
(nunung ahniar)

Sumber : Harian Seputar Indonesia, Page : 15 

 

 Dilihat : 2736 kali