21 Januari 2008
Pertamina, Krakatau Steel, dan PLN Akan Jadi Perusahaan Terbuka

Agar perusahaan negara menjadi lebih transparan.JAKARTA Pemerintah akan menjadikan PT Pertamina, PT Krakatau Steel, dan PT Perusahaan Listrik Negara sebagai perusahaan terbuka yang tidak tercatat di bursa (nonlisted public company) pada tahun ini.

Dengan bentuk baru itu, menurut Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, ketiga perusahaan itu harus tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal, khususnya tentang aspek keterbukaan informasi. "(Misalnya) ada penyampaian informasi yang terlambat akan kena denda," katanya di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut Sofyan, ketiga perusahaan itu akan menjadi BUMN nonlisted public company yang pertama. Dia mentargetkan rencana tersebut bisa terealisasi sekitar pertengahan 2008. ''Pertamina dan Krakatau Steel sudah dirapatkan. Jadi tinggal mana yang lebih cepat saja." Kementerian Negara BUMN sudah membicarakan rencana ini dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) sekaligus meminta masukan dalam pelaksanaannya. Hasilnya, Bapepam-LK meminta dikeluarkannya peraturan pemerintah terkait dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal, yang mensyaratkan kepemilikan modal di atas Rp 300 miliar dan saham dipegang minimal oleh 300 pihak.

Namun, soal kepemilikan itu, Sofyan menafsirkan BUMN bukan hanya milik 300 pihak, tapi dipegang oleh lebih dari 220 juta pihak sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia.

Sehingga, kata dia, akan terbit peraturan pemerintah yang menjelaskan bahwa setiap BUMN bisa menjadi perusahaan publik dan melaksanakan Undang-Undang Pasar Modal. "Jadi peraturan pemerintah itu akan saya keluarkan sehingga ketentuan Undang-Undang Pasar Modal tercapai dan dapat berlaku terhadap semua BUMN," ujar Sofyan.

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu juga menyatakan persyaratan persyaratan tersebut sudah dibahas rinci dengan Bapepam-LK. "Mudah-mudahan minggu depan (pekan ini) bisa masuk proses pendaftaran," ujar Said.

Dalam rencana itu, menurut Said, belum akan ada pengalihan saham. Yang ada hanya pendaftaran sebagai perusahaan terbuka, yang informasinya bisa diakses masyarakat luas. "Supaya BUMN transparan demi perbaikan GCG (good corporate governance)," katanya.

Adapun Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan ketiga BUMN itu bisa segera melakukan berbagai persiapan sambil menunggu keluarnya peraturan pemerintah tersebut. Persiapan itu antara lain menyusun prospektus berisi laporan keuangan, dengan standar bursa efek dan diaudit akuntan publik yang terdaftar di pasar modal. "Sebelum menjadi perusahaan publik, itu harus dipersiapkan' dulu. Baru nanti mereka melakukan pernyataan pendaftaran," ujar Fuad.

Sumber : Koran Tempo,

 Dilihat : 2858 kali