18 Januari 2008
Mengusung Kebijakan Populis

Gejolak harga minyak dunia yang sempat menyentuh angka US$ 100 per barel berdampak cukup signifikan terhadap asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Untuk APBN Perubahan 2007, misalnya, asumsi pemerintah ternyata meleset dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2% akibat beban subsidi minyak yang membengkak dari Rp 55,04 triliun menjadi Rp 87,65 triliun.

Dengan kenaikan tersebut, secara otomatis subsidi listrik yang berbahan bakar minyak naik sangat signifikan menjadi Rp 43,47 triliun dari jumlah sebelumnya Rp 29,4 triliun. Di sisi lain, produksi minyak kita terus menurun, dari rencana satu juta barel per hari menjadi 950.000 barel per hari. Penurunan 40.000 barel per hari berdampak pada hilangnya potensi pendapatan negara sekitar Rp 8 triliun per hari.

Pemerintah saat ini harus berusaha memutar otak, bagaimana agar desifit anggaran tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Pilihan yang dapat dilakukan untuk menutup defisit ini, yakni dengan utang, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau penghematan anggaran.

Mengurangi subsidi energi yang selama ini membebani anggaran negara? Ini memang sudah dijalani pemerintah secara bertahap sejak tahun 2001. Namun, tetap menjadi pertanyaan kita, yakni sejauh manakah efektivitas kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kehidupan masyarakat umumnya?

Pengalihan Subsidi Bila dikaji lebih dalam, banyak perhitungan makro ekonomi yang dibuat pemerintah sering menjadi meleset ketika memasuki konteks regional. Selama ini, perhitungan makro ekonomi pemerintah hanya dilihat dari kacamata nasional, padahal setiap wilayah memiliki karakteristik sendiri sendiri.

Itulah yang terjadi dengan kebijakan pemberian subsidi. Subsidi listrik, misalnya, mungkin cocok untuk daerah di kawasan timur Indonesia, tapi tidak tepat untuk DKI Jakarta. Pada tingkat regional DKI Jakarta, subsidi listrik tidak memiliki dampak sama sekali terhadap pendapatan riil masyarakat di sini. Bahkan jika dilihat lebih detail, masyarakat golongan ataslah yang justru lebih mendapatkan manfaat besar dari subsidi listrik ini.

Hal itu wajar karena kebutuhan masyarakat golongan atas memang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat golongan menengah dan bawah. Kebutuhan listrik untuk AC, mesin cuci, rice cooker, komputer, hiburan, dan lainnya tentu lebih besar daripada kebutuhan golongan bawah yang menggunakan listrik hanya untuk alat penerangan.

Kalau sasarannya sudah seperti itu, pemerintah sebaiknya langsung saja mencabut kebijakan subsidi tersebut. Masih banyak pos lainnya yang jauh lebih penting dan membutuhkan perhatian pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan.

Sampai saat ini tuntutan anggaran pendidikan sebesar 20% belum dipenuhi pemerintah, padahal itu sudah merupakan. Sebuah kebijakan harus mempertimbangkan segi efektivitasnya Jika tidak akan berpotensi salah sasaran, seperti subsidi listrik.

amanat Undang-Undang Dasar. Pemerintah kadang lebih mengutamakan pengalokasian dana untuk pos anggaran yang relatif kurang mendesak dan mengabaikan pos-pos yang jauh penting, seperti pendidikan dan kesehatan tadi.

Langkah Pengematan Langkah penghematan anggaran lainnya adalah dengan memangkas keberadaan kantor-kantor dinas pemerintahan yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal. DKI Jakarta yang tidak memiliki lahan pertanian dan hutan, misalnya, tak membutuhkan dinas pertanian atau kehutanan. Adanya dinas yang tak terkait dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut merupakan sebuah pemborosan anggaran.

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu langkah strategis untuk menutup defisit anggaran yang terjadi. Perusahaan seperti Krakatau Steel akan lebih tepat apabila pengelolaannya diserahkan kepada swasta, sehingga menjadi lebih efisien. Namun, beberapa perusahaan yang sifatnya sangat strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak sebaiknya tetap dikelola oleh negara. Satu di antaranya transportasi.

Selama ini kita menyaksikan bagaimana industri transportasi, terutama transportasi darat, didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Akibatnya, pemerintah kesulitan mengontrol bila terjadi sesuatu terkait bisnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Masih terbayang dalam ingatan kita ketika terjadi kenaikan harga balian bakar minyak (BBM), beberapa tahun silam, yang diikuti pula kenaikan tarif transportasi. Akibat berantai dari kebijakan tersebut, yakni naiknya harga-harga barang yang tak terkendali. Rakyat kecil pun akhirnya menjadi korban.

Transportasi adalah salah suatu kegiatan usaha yang harus tetap berada di bawah kontrol pemerintah. Selain sifatnya yang sensitif terhadap perubahan makroekonomi, transportasi berdampak langsung terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menyangkut suatu kebijakan yang menyentuh kepentingan banyak orang, tetap wajib bagi pemerintah untuk selalu mengkaji terlebih dahulu segi efektivitas, daya guna, ketepatsasaran dari kebijakan tersebut. Tanpa mempertimbangkan segi-segi ini, kita akhirnya selalu menuai hasil yang berbeda, salah arah, dan mubazir.

Sumber :  Investor Daily Indonesia, Page : 4 

 

 Dilihat : 3050 kali