17 Januari 2008
Industri Minta Kebijakan Energi Nasional Tuntas

JAKARTA (Media): Departemen Perindustrian (Depperin) berharap persoalan krisis bahan baku dan jaminan suplai bagi industri harus mendapat perhatian bersama secara serius. Langkah itu penting untuk menggenjot pertumbuhan industri.

Salah satu kebijakan yang dapat mengakomodasi hal itu adalah peraturan presiden (perpres) tentang kebijakan pembangunan industri nasional (KPIN).Sekjen Depperin Agus Tjahajana mengatakan kebijakan energi dijadikan pembahasan tersendiri di dalam perpres KPIN yang saat ini sudah berada di tangan Sekretariat Negara. Kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap problem suplai sumber energi seperti gas, batu bara, dan bahan, bakar minyak (BBM) yang kerap dikeluhkan pelaku industri.

"Bicara mengenai perkembangan ke depan, persoalan suplai itu masuk dalam kebijakan energi. Di dalam perpres itu antara lain diperlukan kebijakan untuk memasok gas yang mencukupi bagi industri. Itu harus dipikirkan kementrian terkait bagaimana kita menghadapi problem itu dan koordinasinya," papar Agus di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan kebijakan energi bagi industri, jelas Agus, selama ini Depperin telah berkoordinasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Misalnya saja, soal pasokan gas yang biasanya sangat dibutuhkan ' oleh industri keramik atau pupuk.

Menyuplai ilegal Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono membantah pihaknya melakukan ekspor batu bara secara besar-besaran, menyusul tingginya harga komoditas tersebut di pasar internasional. Dia menanggapi keluhan sejumlah pengusaha yang mengaku kekurangan suplai batu bara saat ini.

"Enggak semudah itu kita ekspor dalam jumlah besar. Kalau untuk kontrak jangka panjang, enggak bisa. Sebab kita sudah punya kontrak dengan perusahaan perusahaan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan mereka," kata Jeffrey.

Sejumlah perusahaan yang telah mengikat kontrak dengan anggota-anggota APBI, antara lain seperti Semen Gresik Group, Indocement, dan PT Krakatau Steel (KS).

Menurut Jeffrey, seretnya suplai batu bara yang dialami sejumlah industri itu karena mereka terbiasa menggunakan batu bara hasil penambangan ilegal, yang dibanderol dengan harga miring. "Perusahaan tekstil di Bandung banyak membeli dari pelabuhan Cirebon dari pemasok ilegal sebab harganya murah," cetus dia.

Sumber : Media Indonesia, Page : 13 

 

 Dilihat : 3290 kali