15 Januari 2008
Kendaraan Lapis Baja Produksi Pindad Dari BPIS Menjadi Pakarya Industri

MENYINGGUNG BUMN Industri Strategis (BUMNIS) tentunya tidak bisa dilepaskan dari Badan Pengembangan Industri Strategis (BPIS) yang keberadaannya dibubarkan tahun 1998. Sebelum menjadi BUMNIS, BPIS memayungi sepuluh BUMNIS yakni PT DI, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, PT Barata Indonesia, PT Krakatau Steel, PT Inka, PT Boma, PT LEN dan PT Inti.

Namun karena tidak bisa berkembang dan merugi, BPIS kemudian dibubarkan. Sekadar catatan, di bawah BPIS sebagai badan pemerintah, industri-industri strategis itu kesulitan untuk mencapai profit karena banyak aturannya Tengok saja apa yang dialami PT Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) kini PT DI, sejak berdirinya, perusahaan pesawat terbang yang dikelola Habibie dan anaknya, Ilham Habibie, itu tidak pernah menghasilkan devisa, sebaiknya malah mengeruk devisa dan anggaran negara.
Merujuk data Lukman Hakim, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IPTN pada tahun 1995 telah terjerat utang Rp2,l triliun. Ambisi Habibie untuk proyek pesawat turbo prop N-2130 senilai US$2 miliar yang nantinya akan dikelola IPTN pun tersandung banyak masalah. PT Dua Satu Tiga Puluh (DSTP), perusahaan pengumpul dana proyek ambisius, terancam dibubarkan oleh para pemegang sahamnya sendiri. Itu belum tuntutan pertanggungjawaban uang PT DSTP yang sudah dipakai IPTN sebesar Rp 221 miliar.
Ini baru satu contoh, betapa ruwetnya penggunaan uang di BUMN binaan BPIS. Contoh yang lain, masih di IPTN, proyek N250, generasi sebelum N-2130, saja yang sudah menghabiskan USS 650 juta ternyata belum selesai dan sulit terjual.

Sejak lama, Habibie memang seperti kebal terhadap kritik. Dulu, kalau terdesak, ia mengadu ke Soeharto. Biasanya, Soeharto membelanya dan mencari kesempatan berbicara di depan publik soal pentingnya Indonesia menguasai teknologi kedirgantaraan. Padahal, semua orang tahu IPTN sudah tertatih-tatih jalannya, bahkan malah sudah menyedot dana reboisasi. Untung Dana Moneter Internasional (IMF) menyetop IPTN menyedot dana negara. IPTN boleh jalan, tetapi diminta mencari pendanaan sendiri. Kini perusahaan itu bergerak lagi ke kiri maupun ke kanan. Di samping utangnya banyak, IPTN harus mengeluarkan banyak dana segar setiap bulannya untuk menggaji 16 ribu karyawannya.Pekerja IPTN memangpaling banyak di antara sepuluh BUMNIS yang ada. Pekerja terbanyak kedua ada di PT PAL. Galangan pembuatan kapal yang pernah dipimpin Habibie ini juga banyak utangnya.

BUMNIS lain di bawah BPIS yang menumpuk utang adalah PT Pindad. Dengan kata lain, tak ada BUMNIS di bawah BPIS yang tak memiliki utang. Begitu pun PT Inti, perusahaan pembuat alat-alat telekomunikasi dan PT Barata Indonesia.
Pembubaran BPIS memang nampaknya beritikad baik memotong inefisiensi dan mendorong ke arah profesionalisme.
Setelah BPIS dibubarkan pemerintah kerriudian menggantinya dengan PT Pakarya Industri yang berfungsi sebagai holding company, dikelola oleh Menteri Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng.


Dibubarkannya BPIS dan dibentuknya lembaga penggantinya PT Pakarya Industri yang sekaligus menjadi holding company sepuluh BUMNIS, dimaksudkan agar tercipta sinergi antaranggota holding.Pemerintah saat itu berharap betul PT Pakarya Industri dapat bekerja profesional, menyehatkan kinerja sepuluh BUMN'yang sakit tersebut. Meski berada dibawah holding, perusahaan perusahaan itu tetap mengurus rumah tangganya masing masing. Tetapi setali tiga uang, pembentukan Pakarya Industri tidak mampu mendongkrak kinerja BUMNIS yang kadung terpuruk. Pakarya Industri pun akhirnya dibubarkan dan mengembalikan perusahaan-perusahaan tersebut seperti semula masuk dalam sektor BUMNIS hingga kini. II Wahyu Utomo

Sumber : Jurnal Nasional, Page : 26 

 

 Dilihat : 5473 kali