31 Agustus 2007
Gapbesi: 67 Pabrik Baja Tutup, Proyek KS-Antam Molor

JAKARTA-Gabungan Asosiasi Pengusaha Baja dan Besi Seluruh Indonesia (Gapbesi) menilai, kinerja industri baja nasional selama lima tahun terakhir terus menurun yang mengakibatkan sekitar 67 pabrik berhenti beroperasi.

Maraknya produk impor murah nonstandar, tarif bea masuk (BM) sektor huluhilir yang tidak harmonis, tingginya biaya energi, serta isu lingkungan menjadi penghambat utama yang belum dibenahi. Ketua Umum Gapbesi Daenulhay menerangkan, keempat hambatan itu membuat pasar baja domestik tidak stabil sehingga memicu persaingan tak sehat. Tak teran, dalam kurun 2001 hingga 2006, tercatat jumlah perusahaan baja menyusut dari 201 perusahaan menjadi hanya 134. "Ada yang tutup dan ada yang beralih menjadi pedagang," paparnya dalam seminar Optimalisasi Industri Baja Sebagai Pilar Kekuatan Nasional di Jakarta, Kamis (30/8).

Perusahaan baja yang menu tup usaha dan menghentikan produksi itu antara lain Delta Komperta, Wira Mustika, dan Fonder Steel. Daenulhay menjelaskan, data dikutip dari masterplan Departemen Perindustrian dan dibandingkan dengan buku data ekspor baja 2006 dari Departemen Perdagangan.

Perusahaan-perusahaan baja itu tak mampu bertahan akibat akumulasi masalah iklim usaha dalam negeri. Problem utama yang paling memukul industri baja adalah serbuan impor baja murah dari Tiongkok. Pada 2001, impor murah asal Tiongkok tercatat empat juta ton senilai US$ 1,68 miliar. Namun, pada 2006, impor membengkak menjadi 6.182 ton senilai US$ 4,2 miliar. "Dari jumlah impor itu, sekitar US$ 500 juta diduga ilegal," tuturnya.

Saat ini, lanjut dia, pasar baja domestik masih terancam derasnya impor baja dari Negeri Tirai Bambu itu. Produksi baja Tiongkok pada 2006 mencapai 450 juta ton. Sekitar 30% dari jumlah itu diekspor ke Asean. "Jika Tiongkok mengekspor 10% saja produksinya ke Indonesia, pasar kita sudah kebanjiran," paparnya. Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Menko Perekonomian Edy Putra Irawadi menegaskan, pemerintah akan mengambil sikap tegas untuk melindungi pasar baja dalam negeri. Langkah pengamanan pasar baja nasional inilah yang akan dioptimalkan pemerintah dalam jangka pendek.

Eddy berjanji pemerintah secepatnya akan menyelesaikan hambatan yang terjadi di sektor baja. "Tugas kantor menteri koordinator memantau kerja para instansi di bawahnya. Kalau Komite Antidumping Indonesia (KADI)nya nggak beres, akan kami tegur," tuturnya.

KS-Antam Molor Sementara itu, Daenulhay yang juga Dirut PT Krakatau Steel (KS) menerangkan, kerja sama antara KS dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk untuk membangun pabrik pengolahan bijih besi di Batulicin, Kalimantan Selatan (Kalsel), senilai US$ 65 juta molor dari rencana semula. Sebelumnya, proyek kerja sama dua perusahaan pelat merah ini ditargetkan dimulai pada akhir 2007. Namun, proses pembangunan pabrik berkapasitas 300 ribu ton itu dipastikan akan dimulai Maret 2008.

Dirut Operasi Antam Alwin Syah Loebis menerangkan, kepemilikan saham mayoritas dalam perusahaan patungan itu ada di KS. "Kami sudah menyelesaikan studi kelayakan. Hasilnya, mendukung rencana Antam dan KS untuk membangun pabrik baja," kata Alwin.

(Sumber: Investor Daily Indonesia - 31 Agustus 2007)

 Dilihat : 3346 kali